548 total views

INN NEWS – Pihak Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) memberi penilaian terhadap penerapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Asimetris.

Konsep Pilkada asimetris tersebut dianggap Perludem hanya sebagai wacana dalam mengatasi masalah politik uang di setiap Pilkada.

Perludem melihat biaya tinggi harus dikeluarkan semua calon kepala daerah untuk masuk ke sistem pemilihan tidak langsung.

“Soal berbiaya mahal, akar masalahnya tidak dari sistem yang dipakai, melainkan pada sisi pembiayaan yang wajib dikeluarkan calon ke partai politik,” kata Direktur Perludem, Khorunnisa Nur Agustyati, mengutip Republika.co.id Sabtu, 24 September 2022.

Sistem Pilkada asimetris ini pertama kali dikeluarkan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat pada Rabu 21 September lalu.

Konsep utama Pilkada asimetris tidak mewajibkan semua daerah menerapkan Pilkada tidak langsung. Anggapan adanya sistem asimetris ini dapat mengurangi biaya pengadaan Pilkada bagi calon kelapa daerah hingga negara.

Namun, Khoirunnisa sendiri melihat adanya besaran biaya politik saat ini karena calon Kepala Daerah perlu setor dana ke partai untuk bisa dicalonkan.

Selain itu, terdapat praktik politik uang hingga adanya transaksi beli suara pemilih. Adanya dua poin tersebut sudah menjadi hal lumrah di setiap Pilkada saat ini.

Para calon peserta Pilkada juga perlu memikirkan biaya besar untuk diusung dari partai hingga mengeluarkan dana tinggi agar anggota DPRD mau memilihnya.

“Jadi ini masih mencakup konsep mindahin uang, yang tadinya diberikan ke masyarakat, lalu diberikan ke DPRD,” kata Khoirunnisa.

Pada faktanya, penyelenggaraan Pilkada dengan sistem demokratis masih membutuhkan biaya besar baik itu bagi negara hingga calon peserta.