757 total views
INN NEWS – Program DP 0 Rupiah untuk hunian warga DKI Jakarta masih jauh dari kata tuntas pasca berakhirnya masa tugas pencetusnya, Anies Baswedan belum lama ini.
Meskipun demikian, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan program DP Nol Rupiah tersebut akan terus dijalankan sampai tuntas.
Menurut Heru, dari pembangunan hunian di masa jabatan Anies masih dilakukan dengan skema business to business.
“Itu business to business kan, Sarana Jaya tetap jalan,” kata Heru setelah meresmikan Rumah Digital Untuk Disabilitas, pada Jumat 4 November 2022.
Baca juga: Program Rumah DP Nol Rupiah Era Anies Baswedan “Abal-abal”
Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengkritik program rumah DP nol rupiah yang dipelopori eks Gubernur Ibu Kota itu.
Menurut Gembong, DP nol rupiah tersebut adalah DP abal-abal.
“Mohon maaf DP nol rupiah ini DP abal-abal,” kata Gembung dalam Rapat Banggar DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 1 November 2022, mengutip Tempo.
Dalam rapat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI menjabarkan restrukturisasi postur KUA-PPAS DKI 2023.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Atika Nur Rahmania mengutarakan belanja daerah kegiatan strategis untuk aspek hunian kena restrukturisasi dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.
Kegiatan untuk hunian tersebut terdiri dari penanganan RW kumuh, pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, serta penyediaan fasilitas kepemilikan rusun.
Gembong pun mempertanyakan apakah anggaran Rp 1,22 triliun untuk mengakomodasi program rumah DP nol atau rusunawa. Politikus PDIP ini menyarankan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI fokus menganggarkan pembiayaan untuk rusunawa, bukan DP nol.
Dia menyebut peruntukan hunian DP nol rupiah tidak tepat sasaran. Target penghuni rumah DP nol yang semula menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) justru bergeser ke warga bergaji hingga Rp 14 juta.
“MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” ujar dia.
Pembangunan rumah DP nol masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Target pendirian rumah DP nol ini berkisar 9 ribu unit.
