838 total views

INN NEWS – Permasalahan banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta masih jadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo memberi perintah ke Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono agar cepat-cepat memulai proyek tanggul laut raksasa.

Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Jakarta terus digenjot untuk mengatasi permasalahan banjir rob yang kerap terjadi di daerah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Gubernur DKI,” kata Jokowi setelah meninjau proyek Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur pada Selasa, 24 Januari 2023.1.24

Sebelumnya, Heru Budi juga memberi penjelasan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih terus berupaya mempercepat pembangunan Giant Sea Wall guna menangani banjir Jakarta.

Tidak hanya menangani banjir kiriman dari Bogor saja, tetapi DKI terus berupaya menghadapi banjir di pesisir atau rob hingga membangun Giant Sea Wall.

“Mengenai tanggul, saya sudah sampaikan terdapat 22.5 km yang 11 km adalah kewenangan Pemda. Pemda selesaikan 0.5km plus 2022 dan menambah 1.59km,”kata Heru Budi pada Selasa 27 Desember 2022 lalu.

Sedangkan dari Pemprov DKI sendiri telah berhasil membangun Giant Sea Wall yang akan berlangsung sampai 2027 mendatang. “Sehingga tentunya tadi seperti kebocoran, bukan bocor akan tetapi memang ada posisi rawang memang belum di tanggul,” tambahnya.

Heru juga memastikan untuk proses pembangunan tanggul raksasa tersebut masih terus dilanjutkan karena masuk ke proyek jangka panjang. Pembangunan Giant Sea Wall juga bagian dari rencana pemerintah DKI untuk menanggulangi banjir.

Proses dari pembangunan dinding raksasa tersebut bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta sampai tiga tahun ke depan.

Heru masih memberi informasi pembangunan Giant Sea Wall masuk ke dalam tahap perencanaan. “Kami sudah koordinasi bersama Bappenas, Kementerian, Perikanan, hingga tahap proses pematangan perencanaan,” kata Heru.

Selain itu, Heru juga memberi respon terhadap pengelolaan anggaran di proyek Giant Sea Wall mengingat pemerintah masih harus memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Mungkin bisa kita cari dari berbagai pihak, termasuk kewajiban para pengembang yang memang masih melakukan reklamasi dan lainnya bersama mungkin dengan pemerintah pusat,” kata Heru.