429 total views
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem hingga di titik nol persen.
Dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Februari 2023 Heru pastikan target nol persen itu dapat tercapai di tahun 2024.
Melihat data World Bank 2020, warga miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity) atau Rp 11.633/orang per hari atau Rp 348.990/orang per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 0,89 persen per Maret 2022.
Untuk itu, Heru langsung menginstruksikan Pemprov DKI untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu. Dia meminta jajarannya untuk terlebih dulu terjun langsung ke setiap wilayah guna melakukan validasi dan pemutakhiran data.
Hal itu dimaksud untuk menemukan akar masalah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. Setelah itu, barulah Pemprov DKI melakukan intervensi yang tepat sasaran.
“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat,” ujar Kepala Sekretariat Presiden itu.
Baca juga: CILIWUNG! Sisa Dosa Anies di DKI Jakarta, Rampung Dilaundry Heru Budi
Pemprov DKI akan melakukan verifikasi faktual di lapangan berbasis nama dan alamat (by name by address) dengan menggerakkan seluruh komponen lintas sektor Perangkat Daerah.
Mereka adalah aparat Kelurahan; Dinas Sosial DKI Jakarta; serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. Pemerintah daerah juga melibatkan PKK dan Dasa Wisma agar memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.
Bentuk intervensi kemiskinan ekstrem kedua adalah mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk sekolah swasta, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Program bantuan atau layanan sosial lainnya, yaitu Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Kemudian Jaminan Sosial Kesehatan serta pelbagai subsidi pangan, air bersih, tangki septik, rumah susun sewa atau rusunawa, dan transportasi.
Intervensi ketiga melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi pemula).
Intervensi keempat menjalankan program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan yang meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
“Untuk mencapai target nol persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta,” pungkasnya.
