HomeGlobalSoal Penolakan Israel, Ali Ngabalin Minta Semua Pihak Tak Campur Aduk Politik...

Soal Penolakan Israel, Ali Ngabalin Minta Semua Pihak Tak Campur Aduk Politik dengan Olahraga 

Published on

spot_img

 407 total views

INN NEWS – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal penolakan Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Diketahui, kedatangan Timnas sepak bola Israel U-20 di Indonesia menuai polemik belakangan ini. Elemen masyarakat — mulai dari ormas Islam sampai partai politik berbasis pendukung Islam, hingga sejumlah pejabat publik menolak kehadiran Timnas Israel.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Ngabalin meminta semua pihak tak campur aduk antara olahraga dan politik ketika merespons kehadiran Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 di Indonesia.

“Jangan pernah ada orang mencampur adukkan kerja-kerja urusan sport dalam hal ini World Cup U-20 dengan urusan politik,” katanya.

Baca juga: Nadhlatul Ulama Dukung Tim Israel ke Indonesia “Bela Palestina jangan tidur”

Ngabalin menegaskan Indonesia tetap berpegang pada kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan itu, lanjutnya, selaras dengan sikap Indonesia tetap berada di barisan terdepan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu Indonesia beririsan terdepan memimpin dunia agar Palestina dapatkan hak-hak politik mereka sebagai negara berdaulat,” kata dia.

Karenanya, ia meminta semua pihak melihat secara jernih persoalan ini. Ia menekankan lagi Indonesia tak menggugurkan sikap dan pemikirannya memperjuangkan hak kedaulatan negara Palestina meski menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang dihadiri Israel.

“Apakah menggugurkan sikap dan pikiran Indonesia pada kemerdekaan Palestina? Jawabannya tidak. Itu harus dikasih tahu ke orang-orang yang memandang dan berpikirnya tak positif melihat World Cup U-20 ini,” pungkasnya.

 

 

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).