HomeTrendingTak Hanya Lampung, Perbaikan Jalan Rusak di Jambi Juga Diambil Alih Pusat,...

Tak Hanya Lampung, Perbaikan Jalan Rusak di Jambi Juga Diambil Alih Pusat, Sangat Disayangkan

Published on

spot_img

 202 total views

INN NEWS – Tak hanya perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung yang diambil alih pemerintah pusat (Pempus) untuk diperbaiki, jalan rusak di Provinsi Jambi pun demikian.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengecek jalan rusak di Jambi.

Dalam keterangannya usai mengecek jalan rusak di Jalan Kota Jambi-Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 16 Mei 2023, Jokowi menegaskan bahwa jalan tersebut akan segera dikerjakan dengan bantuan Pempus.

“Ini yang kita cek tadi, tadi jalan produksi untuk nanas ke sana bener rusak. Itu masuk akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini. Yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan,” kata Jokowi.

Rincian Jalan Rusak

Di Provinsi Jambi, ada 4.600 km jalan kabupaten dan kota yang rusak. Kemudian, untuk jalan provinsi, ada 250 km jalan yang rusak.

Untuk jalan nasional ada 130 km jalan yang rusak.

“Ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki sembilan kabupaten, 2 kota, yang kalau kita lihat datanya itu untuk jalan kabupaten ada 10 ribu km, yang rusak kurang lebih 4.600. Hampir separo yang rusak jalan kab dan kota,” terang Jokowi.

Kemudian jalan provinsi ada 1.030 km yang rusak 250 kilometer, 25%, seperempatnya,” tutur Jokowi.

Sementara Jalan nasional ada 1.300 (km) yang rusak 130 (km).

Jokowi menekankan pentingnya perbaikan jalan, terutama jalan logistik dan jalan produksi. Karena itu, lanjutnya, jalan tersebut harus segera diperbaiki.

“Kalau ndak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali sehingga itu yang didahulukan apalagi rusak parah. Harus segera dikerjakan,” kata dia.

Dijelaskan Jokowi, sejatinya pemerintah daerah sudah memiliki porsi masing-masing. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak jalan provinsi ataupun jalan kabupaten/kota yang belum selesai diperbaiki.

“Yang rusak ini banyak, dikerjakan daerah, dikerjakan pusat, tetep belum selesai. Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri, tapi karena memang jalan di seluruh Tanah Air yang bagiannya kabupaten, kota, dan provinsi ini,” ucapnya.

“Tadi kan saya sampaikan separuhnya ya dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu dua tahun, tiga tahun lah kita akan kejars ecepatnya,” Sambung Jokowi.

 

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.