HomeGlobalTegas! Malaysia Sita Ratusan Koleksi Jam Tangan 'Swatch', Dianggap Kampanyekan LGBTQ

Tegas! Malaysia Sita Ratusan Koleksi Jam Tangan ‘Swatch’, Dianggap Kampanyekan LGBTQ

Published on

spot_img

 497 total views

INN NEWS – Pemerintah Malaysia telah menyita jam tangan yang dirilis oleh perusahaan Swiss, Swatch. Adapun rilisan baru jam tangan ini diluncurkan untuk merayakan Global Pride Month, sebuah bulan peringatan hak-hak kaum LGBTQ.

Tindakan tegas pemerintah Malaysia ini dilakukan karena produk Swatch ini dianggap telah mengampanyekan perilaku seksual lesbian, gay, transgender, dan lainnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malayasia telah menggerebek toko Swatch di 11 pusat perbelanjaan pada tanggal 13-14 Mei dan menyita 164 jam tangan dengan total nilai $14,000.

CEO dari Swatch Group Nick Hayek menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa koleksi ini diluncurkan untuk merayakan perdamaian dan kasih sayang.

“Kami sangat menyayangkan bahwa koleksi jam tangan kami yang menggunakan warna pelangi dan memiliki pesan perdamaian dan cinta bisa menjadi hal yang berbahaya (di Malaysia),” ungkap Nick.

Sarah Kok, manajer pemasaran untuk Swatch Malaysia, berkata: “Sesuai instruksi dari kantor pusat Swiss, kami masih akan mengisi stok dan memajangnya di rak.”

Namun pembelaan dari Swatch ini nampaknya tidak sejalan dengan apa yang dipercaya oleh pejabat kementerian Malaysia yang enggan disebut namanya. Ia membela tindakan penyitaan tersebut, dengan mengatakan jam tangan itu bertuliskan “LGBT” dan memiliki enam warna, bukan tujuh dalam pelangi. Sedangkan pelangi dengan enam warna sudah identik dengan simbol LGBTQ.

Malaysia dengan negara mayoritas Muslim memang secara tegas menolak hubungan sesama jenis. Tidak hanya jam Swatch, baru-baru ini oposisi Partai Islam Pan-Malaysia menolak kehadiran band Coldplay yang dianggap mendukung LGBTQ.

Saat ini Mendagri Malaysia Saifuddin Nasution tengah menunggu laporan lebih lanjut tentang masalah ini.

Sementara, Swatch tetap akan menjual jam tangan koleksi Global Pride Month sambil menunggu tim hukum menyelediki perkara ini.

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).