HomeHeadlineSetelah 78 Tahun, Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Setelah 78 Tahun, Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Published on

spot_img

 590 total views

INN NEWS – “Belanda “mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat” bahwa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945”, kata perdana menteri Mark Rutte dalam kajian parlemen tentang kolonialisme Belanda pada hari Rabu (14/6) dikutip dutchnews.nl.

Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal tersebut, namun hal itu tidak pernah diakui secara resmi oleh Belanda.

Belanda tetap menggunakan tanggal 27 Desember 1949, yaitu saat penyerahan kedaulatan dan Belanda menyerahkan klaimnya kepada Indonesia.

Namun, kata Rutte selama debat, “kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah”. Pernyataan Rutte ini memberi kejutan, serta mengubah sepenuhnya pernyataan Belanda yang

masih enggan mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia di tahun 2005 silam.

Kala itu Belanda masih menggunakan tanggal 27 Desember 1949, sebagai ditetapkannya hasil Konferensi Meja Bundar waktu itu.

Meskipun demikian dalam sesi debat parlemen kemarin (14/6), Rutte mengatakan bahwa

tanggal 17 Agustus sudah sejak lama dilihat sebagai awal kemerdekaan Indonesia.

Dia pun mencontohkan bahwa Raja Belanda secara rutin mengirimkan telegram ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya.

Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi memandangnya sebagai hal yang baik.

“Ya bagus,” ungkapnya singkat saat ditemui di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Karena hal ini akan berdampak ke banyak hal, Jokowi mengaku untuk perlu berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait hal ini.

“Tapi nanti kita lihat. Saya (perlu) masukan dulu dari Menteri Luar Negeri karena impact-nya kemana-mana,” kata Jokowi.

Sebelum pengakuan tanggal kemerdekaan, Belanda sebetulnya telah melakukan progress terkait dengan pengakuan sejarah masa lalu yang dilakukan kepada Indonesia.

Pada 2011, kabinet Belanda juga meminta maaf kepada penduduk Indonesia atas penjajahan dan periode kekerasan yang ekstrim. Selain itu pada 2020, Raja Belanda Willem Alexander kembali meminta maaf di depan Presiden Jokowi atas kekerasan yang dilakukan pasca proklamasi.

Perkembangan pengakuan sejarah ini diharapkan dapat membawa Indonesia-Belanda dalam sebuah relasi pasca rekonsiliasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan kedua negara.

 

 

 

 

 

 

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).