HomeHeadlinePersekusi Umat Kristen di Manipur: Akar Masalah dan Respon Pemerintah India

Persekusi Umat Kristen di Manipur: Akar Masalah dan Respon Pemerintah India

Published on

spot_img

 660 total views

INN NEWS – Sebuah video yang memperlihatkan penyerangan mengerikan terhadap dua wanita Kristen di Manipur, India, menjadi viral pada 20 Juli 2023.

Insiden itu terjadi pada 4 Mei, sehari setelah kekerasan mematikan pertama kali terjadi yang telah menyebabkan kematian lebih dari 120 orang Kristen, serta penghancuran ratusan gereja, rumah, desa dan toko.

Mereka diseret dari mobil polisi oleh massa dari suku Meitei yang sebagian besar beragama Hindu, sebelum ditelanjangi, diarak, dan diperkosa ramai-ramai. Para wanita tersebut berasal dari suku Kuki; satu berusia 20-an, yang lain berusia 50-an.

Adik laki-laki dan ayah dari perempuan yang lebih muda itu terbunuh karena berusaha melindungi mereka.

Hingga videonya menjadi viral lebih dari dua bulan setelah kejadian tersebut terjadi, tidak adapenangkapan yang dilakukan.

Polisi sekarang mengatakan bahwa kasus telah dibuka dan satu orang telah ditangkap, dan selanjutnya akan menyusul.

Konflik Antar Suku

International Christian Concern (ICC) telah menyerukan peringatan terhadap penganiayaan orang Kristen yang merajalela di beberapa bagian India.

Dilansir dari laman opendoors.org dan premierchristianity.org, ketegangan ini terus bereskalasi sejak tanggal 3 Mei antara suku Kuki (yang mayoritas Kristen) dan mayoritas Hindu orang Meitei atau di Negara Bagian Manipur, India Timur Laut.

Suku Kuki memprotes arahan dari Pengadilan Tinggi Manipur, yang menginstruksikan pemerintah negara bagian untuk memberikan status “Scheduled Tribe” kepada orang Meitei.

Sebelumnya, Suku Kuki juga mendapatkan status ini. Namun, mereka khawatir jika Suku Meitei mendapat keuntungan yang sama (dengan mereka), maka akan mengikis hak mereka sendiri.

Mereka khawatir hal itu dapat melemahkan perlindungan dan representasi politik mereka sebagai minoritas.

Ketegangan atas pemberian status “Scheduled Tribe” ini terjadi, hingga Suku Kuki dituduh melanggar batas hutan secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi pengungsi Chin yang melarikan diri dari Myanmar setelah militer mengambil alih.

Pada bulan April, Pemimpin Manipur memerintahkan penggusuran besar-besaran Kuki dari tanah hutan leluhur mereka, yang akhirnya menyebabkan keributan.

Pemerintah negara bagian juga melihat desa-desa ini sebagai tempat berlindung para imigran Myanmar, terutama dari komunitas Chin yang memiliki ikatan dengan suku Kukis.

Banyak rumah milik umat Kristiani di Manipur dihancurkan beserta seluruh harta bendanya. Tiga gereja dari koloni suku Imphal Timur—yang memiliki suku campuran—juga dihancurkan
oleh pemerintah negara bagian pada 10 April.

Akhirnya, Pemerintah India Buka Suara

Mahkamah Agung India dan Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya membuka suara, pada hari Kamis (21/7), mengutuk serangan mengerikan terhadap dua wanita di negara bagian Manipur pasca viralnya video di internet.

Sebelum mengisi sesi parlemen, Modi berkomentar, kejadian tersebut sudah sepatutnya membuat masyarakat sipil India malu.

“Yang bersalah tidak akan terhindar.Apa yang terjadi pada perempuan Manipur tidak akan pernah bisa dimaafkan,” kata Modi kepada wartawan.

Dia mendesak kepala pemerintah negara bagian untuk memastikan keselamatan perempuan dan mengatakan insiden itu “memalukan bagi negara beradab mana pun.”

Pengadilan tinggi India juga mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk segera
mengambil langkah-langkah melawan kekerasan tersebut.

“Kami sangat terganggu dengan video yang didistribusikan kemarin. Kami mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah dan mengambil tindakan. Ini tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Agung India DY
Chandrachud, di siaran TV New Delhi.

Ia juga meminta pemerintah untuk memberi tahu pengadilan tentang situasi tersebut.

“Kami berpandangan bahwa pengadilan harus mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah agar para pelaku didakwa melakukan kekerasan tersebut.

Apa yang tergambar di media dan visual yang muncul menunjukkan pelanggaran konstitusional yang berat,” kata Ketua Mahkamah Agung.

Media opendoors.org menyampaikan banyak orang Kristen Manipur yang merasa tidak aman untuk kembali ke rumah, jika rumahnya masih berdiri. 35.000 orang telah melarikan diri dan mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian yang dikelola tentara.

Orang tidak memiliki makanan atau tempat tinggal dan masih menghadapi ancaman kekerasan fisik. Jalur suplai makanan dan truk militer dibakar. Akses ke ATM telah terputus. Harga makanan naik empat kali lipat, begitu juga dengan biaya bahan bakar.

Mitra Open Doors di kawasan rawan kekerasan mengatakan, situasi bisa saja memburuk. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen di Manipur kemungkinan besar akan menghadapi lebih banyak penganiayaan melalui pemaksaan pindah agama, kekerasan fisik, hingga
pembunuhan.

Ada juga ancaman penyebaran kekerasan di negara bagian sekitarnya, seperti di
dekat Tripura, Assam, Meghalaya, dan Arunachal.

Artikel Terbaru

Banjir Kritik ke Calon Kepala Daerah 2024 yang Blunder Saat Debat: Ada yang Gen Milenial dan Kolonial

INN NEWS - Menjelang pemilihan kepala daerah, para calon semakin gencar memaparkan ide dan program kerja mereka, baik dalam sesi kampanye maupun debat resmi yang diadakan oleh KPU. 

Menteri HAM Butuh 20T untuk Nambah Staf dari 188 ke 2.544, DPR Ingatkan Utang Jatuh Tempo

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali jadi perhatian publik usai mengungkapkan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Dunia Kerja dan GenZ

INN NEWS - Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia kerja secara drastis, dan generasi Z yang saat ini memasuki atau sudah menjalani fase awal karier mereka merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak.

Bebal, Kades di Jateng Kumpul untuk Pilgub, Bubar Digebrek Bawaslu

SEMARANG, INNINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menggerebek pertemuan kepala desa (kades) se-Jateng yang diduga untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub 2024 di salah satu hotel bintang lima di wilayah Semarang Tengah baru-baru ini.

artikel yang mirip

Banjir Kritik ke Calon Kepala Daerah 2024 yang Blunder Saat Debat: Ada yang Gen Milenial dan Kolonial

INN NEWS - Menjelang pemilihan kepala daerah, para calon semakin gencar memaparkan ide dan program kerja mereka, baik dalam sesi kampanye maupun debat resmi yang diadakan oleh KPU. 

Menteri HAM Butuh 20T untuk Nambah Staf dari 188 ke 2.544, DPR Ingatkan Utang Jatuh Tempo

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali jadi perhatian publik usai mengungkapkan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Dunia Kerja dan GenZ

INN NEWS - Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia kerja secara drastis, dan generasi Z yang saat ini memasuki atau sudah menjalani fase awal karier mereka merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak.