662 total views
INN NEWS – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem di DPR RI mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik (EV) Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus meminta Jokowi juga memikirkan sektor ekonomi kerakyatan lain.
Kritikan ini disampaikan Sihar dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Agustus 2023.
Sihar menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi.
“Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” paparnya.
PDIP kata Sihar berharap kebijakan pemerintah di 2024 mendatang fokus untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah.
Jokowi juga diminta melakukan upaya mitigasi transmisi inflasi global ke domestik. Sehingga harap Sihar, kebijakan di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi bisa diarahkan kepada kedaulatan pangan.
Lanjut Sihar, kebijakan dan upaya pemerintah ke depan bisa membangun iklim investasi yang kondusif dengan target capaian terukur.
“Pemerintah harus dapat menuntaskan pada tahun terakhir pemerintahan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapat pendidikan, kesehatan, bansos, bantuan usaha, bantuan pupuk, listrik rakyat, dan lainnya,” tutup Sihar.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi NasDem Fauzi Amro meminta anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp4,2 triliun di 2024 bisa dipangkas, bahkan dialihkan.
Gelontoran duit sebesar itu disampaikan Fauzi bertentangan dengan upaya Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan.
“Fraksi NasDem menganggap bahwa peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan,” tegas Fauzi.
