551 total views

INN NEWS – Bakal Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan (PDIP) RI Ganjar Pranowo kembali menghebohkan publik usai muncul pada tayangan azan di salah satu stasiun TV swasta.

Munculnya Ganjar di azan itu menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak menyebut Ganjar mempraktikkan politik identitas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menyambut Baik

Namun Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai munculnya Ganjar dalam tayangan azan di stasiun TV merupakan hal yang sangat bagus sebab tayangan itu berisi muatan dakwah untuk mengajak masyaraka beribadah.

“Bagi saya pribadi tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden,” ujar Anwar dalam keterangannya, Minggu (10/9).

Tindakan Ganjar tersebut kata Anwar boleh-boleh saja dilakukan.

Menurutnya, nilai dan dampak tayangan itu akan sangat besar terhadap kehidupan keagamaan umat islam.

Anwar pun mempersilahkan bakal calon presiden lainnya untuk mengikuti jejak Ganjar tampil dalam tayangan azan televisi.

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa banyak orang mengaitkan tayangan tersebut dengan masalah politik jelang Pilpres 2024. Maka, kata dia, hal itu akan mengundang lahirnya pro-kontra dan kegaduhan di masyarakat.

“Jika itu yang terjadi maka ada satu kaidah yang sangat dikenal dan terkenal di kalangan ulama fiqih dan ushul fiqih yang sangat perlu kita ketahui, pertimbangkan dan camkan baik-baik yaitu sebuah prinsip yang berbunyi: Dar’ul mafasid muqoddam ‘ala jalbil masholih,” jelas Anwar

“Artinya meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Anwar mengatakan jika tayangan itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra di tengah masyarakat, maka lebih baik ditinggalkan saja.

RESPON KPI

Atas kejadian itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) buka suara dan meminta stasiun TV itu untuk memberikan klarifikasi.

“Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan,” ujar Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah mengutip Detikcom, Minggu (10/9/2023).

Aliyah menyebut KPI telah mengirimkan surat ke stasiun tv tersebut. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun tv untuk klarifikasi.

RESPON BAWASLU 

Bawaslu pun merespons hal ini. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan mendalami tayangan azan tersebut.

“Dilakukan kajian, tunggu ya Senin, Selasa, Rabu,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).

PPP Turut Bersuara 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut hal itu bukan politik identitas.

“Politik identitas itu apa sih gitu loh, kan saya kira politik identitas itu yang kemudian selalu kita katakan, untuk tidak dilakukan itu politik identitas yang memecah belah yang mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Kalau orang wudhu salat, masa kemudian itu dianggap politik identitas yang terlarang,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (10/9/2023).