HomeHeadlineHarga Bahan Pokok Naik, Food Estate yang Diurus Prabowo Terbukti Gagal

Harga Bahan Pokok Naik, Food Estate yang Diurus Prabowo Terbukti Gagal

Published on

spot_img

 343 total views

INN NEWS – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengomentari proyek lumbung pangan atau food estate yang dibangun di sejumlah daerah di Indonesia.

Diketahui food estate yang dibangun itu diurusi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin menyebut food estate yang diurusi Prabowo terbukti gagal.

Hal itu disampaikan Cak Imin kepada wartawan di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 27 September 2023.

Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan soal melambungnya harga bahan pokok.

Cak Imin mengatakan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani.

Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.

“Jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Bukan melalui food estate,” ucap Cak Imin.

Cak Imin yakin bahan pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah. Menurutnya, pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi.

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang. Ia menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan.

“Jika negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat El Nino, krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalo kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? kecuali kita berswasembada,” kata dia.

Kritik soal food estate juga sempat datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada medio Agustus 2023 lalu.

Hasto menilai program food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan.

Ia mengatakan proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

 

Artikel Terbaru

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

PT Sritex Terancam Bangkrut, Sempat All In dan Taruh Harapan ke Gibran

SOLO - Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terancam bangkrut di tengah gempuran utang yang menumpuk.

artikel yang mirip

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.