HomeOpiniPertunjukan Politik Tanpa Etika

Pertunjukan Politik Tanpa Etika

Published on

spot_img

 740 total views

INN Opini – Pemerintahan yang menjalankan politik tanpa etika, memanfaatkan hukum untuk kepentingan keluarga, dan menciptakan kondisi yang merugikan negara dan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas sistem hukum tetapi juga melemahkan landasan moral dan sosial suatu negara.Dalam konteks ini, Plato, filsuf Yunani kuno, berkata: “Politik tanpa etika adalah pekerjaan kotor.”

Pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari ketertiban sosial.

Hal ini menimbulkan ketimpangan yang tidak sehat dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Sejarah penuh dengan kasus-kasus pemimpin negara yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Ilmuwan politik Barbara Tuchman menekankan pentingnya etika dalam pemerintahan, dengan mengatakan: “Keberhasilan suatu pemerintahan diukur tidak hanya dari kekuatan ekonomi atau keberhasilan militernya tetapi juga dari moralitasnya.”

Di tingkat internasional, Transparansi Internasional, korupsi Watchdog, menyoroti dampak negatif dari pemerintahan yang korup.Menurut Indeks Persepsi Korupsi, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Korupsi juga dapat menciptakan lingkungan di mana kebijakan dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi dan bukan berdasarkan hubungan pribadi bukan pada kepentingan masyarakat.

Negara-negara yang pemimpinnya menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi keluarganya cenderung mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.Pakar hukum Lon L. Fuller, menyatakan bahwa hukum yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian dapat merusak legitimasi pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan, penting untuk mengedepankan etika dalam pemerintahan dan menggunakan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan kepentingan pribadi.

Dr. Hanny Setiawan, MBA

Artikel Terbaru

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya. 

MK Stopkan Penyalahgunaan UU ITE, Boleh Kritik Pemerintah Tanpa Takut 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

artikel yang mirip

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.