HomeHeadlineDi Balik Deklarasi Perangkat Desa untuk Nomor 2, Dalangnya Caleg Golkar yang...

Di Balik Deklarasi Perangkat Desa untuk Nomor 2, Dalangnya Caleg Golkar yang Dukung Presiden 3 Periode 

Published on

spot_img

 307 total views

INN NEWS – Ribuan kepala desa (kades) dan perangkatnya diduga menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut dipaketkan dalam acara bertajuk Desa Bersatu yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.

Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri dan berpidato.

Acara itu kemudian viral di media sosial dan menuai kritikan dari berbagai kalangan. Mobilisasi perangkat desa itu diduga melanggar UU Pemilu karena semestinya perangkat desa dan kepala desa tidak menyatakan dukungan politiknya secara terbuka.

Netizen pun ramai-ramai menunjukan bukti pelanggaran lewat sebuah video pendek yang menggambarkan suasana deklarasi hingga terdengar suara pembawa acara mengajak yang hadir untuk memilih Prabowo-Gibran.

Surat undangan hingga tanda pengenal peserta pun diviralkan netizen. Mereka meminta Bawaslu untuk segera bertindak tegas.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut dukungan dari perangkat desa di bawah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ke Prabowo-Gibran terdapat potensi pelanggaran. Namun, hal itu harus dipelajari terlebih dahulu.

“Ada potensi (pelanggaran), pertama tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Tidak boleh melibatkan, tim kampanye tidak boleh melibatkan kampanye untuk aparat desa dan kepala desa,” kata Rahmat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR baru-baru ini.

Rahmat menjelaskan dalam UU Pemilu jelas diatur larangan menggunakan perangkat desa dalam Pemilu 2024, apalagi saat kampanye.

Bawaslu juga akan memanggil panitia acara deklarasi itu untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut.

Baca juga: Politisi Gerindra Ancam Jurnalis Saat Ungkit Dukungan Perangkat Desa ke Prabowo-Gibran

Lalu Siapakah di Balik Deklarasi Kontraversi Itu?

Penelusuran INN Indonesia melalui undangan pers (himpunan bersama TribunNews.com) disebutkan bahwa acara Desa Bersatu itu digencarkan oleh APDESI, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia).

Selain itu juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Sejumlah tokoh yang membiangi penggerak acara Desa Bersatu itu ternyata sebelumnya pernah bertemu Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang merupakan ayah Gibran, di Istana.

Berikut sejumlah tokoh dan organisasi perangkat desa di balik acara Desa Bersatu yang diduga mendukung Prabowo-Gibran:

1. Muhammad Asri Anas

Salah satu penggerak acara ini ternyata caleg Partai Golkar, salah satu partai yang mengusung Prabowo-Gibran.

Melihat laman pribadinya, Asri pernah menjadi anggota DPD dari Dapil Sulbar. Ia juga pernah menjadi Ketua DPW PAN Sulbar dan Wakil Sekjen DPP PAN.

Muhammad Asri Anas (Gambar: TribunSulbar.com)

Namun telah keluar dari PAN dan bergabung dengan Golkar.

Asri Anas kini masuk ke Partai Golkar dan menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar melalui Dapil Banten III meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selasatan.

Selain menjadi koordinator acara, Muhammad Asri Anas merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

2. Apdesi kubu Surtawijaya

Apdesi menjadi salah satu organisasi hadir dalam acara Desa Bersatu di GBK. Namun, Apdesi yang hadir ini merupakan Apdesi kubu Surtawijaya.

Pasalnya, Apdesi kubu Arifin Abdul Majid secara terang menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan itu.

Sebagai informasi, ada dua ormas yang sama-sama memiliki akronim Apdesi. Salah satunya dipimpin Surtawijaya dan satunya dipimpin Arifin Abdul Majid.

Apdesi Sutawijaya ini juga yang mendukung wacana presiden tiga periode hingga perpanjangan jabatan kades. Permintaan perpanjangan masa jabatan itu pernah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi dalam pertemuan di istana negara 7 November lalu.

Sedangkan dukungan terhadap wacana presiden 3 periode itu disampaikan Surtawijaya dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada 29 Maret 2022.

Dukungan tersebut dengan alasan bahwa Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa.

3. DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia)

PPDI menjadi salah satu organisasi perangkat desa yang mendukung Prabowo-Gibran. Sebagaimana Apdesi, para pengurus DPN PPDI bertemu dengan Presiden Jokowi pada Rabu, 8 November 2023.

Dalam pertemuan itu, DPN PPDI dipimpin oleh Dewan Penasehat PPDI Muhammad Asri Anas.

Sebagaimana disebutkan di atas, Muhammad Asri Anas merupakan Koordinator Desa Bersatu.

4. ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional)

Tak banyak catatan mengenai ABPEDNAS. ABPEDNAS dipimpin oleh Indra Utama dan Sekjen Deden Syamsuddin.

Lagi-lagi, Asri Anas yang merupakan koordinator Desa Bersatu juga merupakan Pembina ABPEDNAS.

 

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.