HomeHeadlineForum Pendiri Demokrat Batal Dukung Prabowo: Bergantung ke Penguasa dan Ambil Cawapres...

Forum Pendiri Demokrat Batal Dukung Prabowo: Bergantung ke Penguasa dan Ambil Cawapres Produk Cacat Hukum 

Published on

spot_img

 311 total views

INN NEWS – Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader (FKLPDK) yang merupakan himpunan dari sejumlah pendiri Partai Demokrat menarik dukungan dari Paslon capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka juga berkeputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

FKLPD menarik dukungan dari Prabowo lantaran polemik pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dengan kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang pasti FKPDLK migrasi ke Ganjar dari Prabowo, mencabut haknya dari Prabowo Saya yakin rakyat setuju dengan apa yang saya katakan,” kata Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih dalam acara deklarasi yang digelar di Kawasan Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023), dan turut dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid.

Sahat mengaku pihaknya kecewa dengan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai cawapres. Apalagi, dia bisa maju sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial.

Putusan itu mengubah syarat batas usia capres dan cawapres sehingga Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa melenggang dengan modal jabatannya sebagai wali kota Solo.

Apalagi diperkuat dengan paman Gibran yakni Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK karena terbukti melanggar etik berat dalam proses pengambilan putusan itu.

“Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri. Akibatnya penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan,” terangnya.

Lebih lanjut, Sahat menyebut putusan MK tersebut juga menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk mengacak-acak tatanan hukum Indonesia.

 “Hanya untuk kepuasan nafsu politik, itu artinya tidak ada lagi Etika dan aturan hukum di Indonesia,” imbuh dia.

Sebagai informasi Partai Demokrat menjadi salah satu partai pengusung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 setalah keluar dari Koalisi Perubahan yang mendukung capres-cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar-Anies Baswedan.

 

Artikel Terbaru

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.

Sepekan Ini Ramai Anak Bunuh Orang Tua, Ada yang Nikam Pakai Garpu Tanah

Sepekan ini berturut-turut kejadian anak bunuh orang tua yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

artikel yang mirip

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.