HomeHeadlineForum Pendiri Demokrat Batal Dukung Prabowo: Bergantung ke Penguasa dan Ambil Cawapres...

Forum Pendiri Demokrat Batal Dukung Prabowo: Bergantung ke Penguasa dan Ambil Cawapres Produk Cacat Hukum 

Published on

spot_img

 640 total views

INN NEWS – Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader (FKLPDK) yang merupakan himpunan dari sejumlah pendiri Partai Demokrat menarik dukungan dari Paslon capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka juga berkeputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

FKLPD menarik dukungan dari Prabowo lantaran polemik pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dengan kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang pasti FKPDLK migrasi ke Ganjar dari Prabowo, mencabut haknya dari Prabowo Saya yakin rakyat setuju dengan apa yang saya katakan,” kata Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih dalam acara deklarasi yang digelar di Kawasan Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023), dan turut dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid.

Sahat mengaku pihaknya kecewa dengan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai cawapres. Apalagi, dia bisa maju sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial.

Putusan itu mengubah syarat batas usia capres dan cawapres sehingga Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa melenggang dengan modal jabatannya sebagai wali kota Solo.

Apalagi diperkuat dengan paman Gibran yakni Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK karena terbukti melanggar etik berat dalam proses pengambilan putusan itu.

“Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri. Akibatnya penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan,” terangnya.

Lebih lanjut, Sahat menyebut putusan MK tersebut juga menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk mengacak-acak tatanan hukum Indonesia.

 “Hanya untuk kepuasan nafsu politik, itu artinya tidak ada lagi Etika dan aturan hukum di Indonesia,” imbuh dia.

Sebagai informasi Partai Demokrat menjadi salah satu partai pengusung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 setalah keluar dari Koalisi Perubahan yang mendukung capres-cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar-Anies Baswedan.

 

Artikel Terbaru

Lagu ‘Semua Kisah Kita di Solo’ dari Elizabeth Sudira, Nostalgia dan Cinta untuk Kota Bengawan

SOLO - Elizabeth Sudira, penyanyi dan penulis lagu asal Solo yang pernah menyandang gelar Putri Solo 2010, kembali menghadirkan karya yang membangkitkan rasa cinta dan nostalgia terhadap kota kelahirannya melalui lagu berjudul "Semua Kisah Kita di Solo". 

Di Indonesia, Eks Napi Koruptor Mimpin Urusan Keuangan Negara 

INN NEWS - Penunjukan Burhanuddin Abdullah, seorang mantan narapidana korupsi, sebagai Ketua Tim Pakar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. 

Bank Masuk Danantara, Nasib Uang  Masyarakat Dalam Bahaya!?

INN NEWS - Pada Maret 2025, pemerintah Indonesia secara resmi mengalihkan saham mayoritas dari 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk empat bank besar, ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Ongkos Terbit Utang Valas Pemerintah Berisiko Makin Mahal, Kek Turki yang Lagi Krisis 

INN INTERNASIONAL - Biaya penerbitan utang dalam valuta asing (valas) oleh pemerintah Indonesia berpotensi semakin mahal. 

artikel yang mirip

Lagu ‘Semua Kisah Kita di Solo’ dari Elizabeth Sudira, Nostalgia dan Cinta untuk Kota Bengawan

SOLO - Elizabeth Sudira, penyanyi dan penulis lagu asal Solo yang pernah menyandang gelar Putri Solo 2010, kembali menghadirkan karya yang membangkitkan rasa cinta dan nostalgia terhadap kota kelahirannya melalui lagu berjudul "Semua Kisah Kita di Solo". 

Di Indonesia, Eks Napi Koruptor Mimpin Urusan Keuangan Negara 

INN NEWS - Penunjukan Burhanuddin Abdullah, seorang mantan narapidana korupsi, sebagai Ketua Tim Pakar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. 

Bank Masuk Danantara, Nasib Uang  Masyarakat Dalam Bahaya!?

INN NEWS - Pada Maret 2025, pemerintah Indonesia secara resmi mengalihkan saham mayoritas dari 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk empat bank besar, ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).