781 total views

INN NEWS – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membeberkan anggaran dan sumber dana dari program unggulan mereka yakni makan siang dan susu gratis.

Hal itu diungkapkan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid kepada wartawan belum lama ini.

Nusron mengatakan sumber dana untuk program makan dan susu gratis bisa terealisasi melalui APBN dari sejumlah pos.

“Realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang bersangkutan,” kata Nusron.

Nusron sebelumnya menyinggung anggaran pendidikan di APBN pada tahun depan mencapai Rp 660 triliun.

Dia mengklaim jika program makan dan susu gratis bisa dikategorikan untuk meningkatkan pendidikan.

“Anggaran pendidikan 2024 Rp660 triliun. Kalau makan siang untuk anak sekolah, ini masuk pendidikan atau tidak? Jadi, sebenarnya kalau Rp400 triliun alokasinya sebenarnya sudah ada,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023, Rabu (8/11).

Dia menerangkan kalau program makan dan susu gratis Prabowo-Gibran akan bisa mengakomodasi 82,9 juta rakyat yang membutuhkan. Namun, upaya itu diprediksi baru tercapai 100 persen pada 2029.

 100 persen itu baru bisa tercapai pada 2029,” tandasnya.

Baca juga: Pranowo Janji Beri Makan Siang dari Pajak, INNers: Perdalam Agama Pak, Kan Gak Harus Jadi Presiden 

Sebelumnya Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panji Irawan, mengatakan anggaran akan bersumber dari pungutan pajak. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai ratusan triliun.

“”Pak Prabowo has a dream mau ngasih makanan dan gizi susu kepada anak kecil, ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya. Kita sudah menghitung. Jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun, tetapi kita juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kita punya koleksi dari tax (pajak) masih banyak kebocoran,” kata Panji dalam Debat Tim Capres di Graha CIMB Niaga, dikutip detikcom, Kamis (9/11).

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Panji mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk badan penerimaan negara.