HomeTrendingDPR Segera Panggil Menteri Perdagangan Usai Bilang Bansos dari Jokowi 

DPR Segera Panggil Menteri Perdagangan Usai Bilang Bansos dari Jokowi 

Published on

spot_img

 751 total views

INN NEWS – Komisi IV DPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan klarifikasi terkait pidatonya yang menyebut bantuan sosial atau bansos dari Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Aria Bima menyampaikan hal tersebut di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Diketahui sebelumnya, Zulhas viral di media sosial lantaran menyebut bansos dari Jokowi dalam pidatonya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dipanggil untuk mengklarifikasi pernyataannya yang kontroversial itu.

Aria Bima menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu,” kata Aria Bima.

Dia menilai pernyataan Zulhas yang juga ketua umum partai pendukung Capres Prabowo Subianto itu bentuk politisasi bansos.

“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” ujar Aria Bima.

Aria Bima juga menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Ia menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019. Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

“Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial,” ungkapnya.

Aria Bima pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Artikel Terbaru

Demo Tolak UU TNI di Surabaya Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa

SURABAYA - Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berubah menjadi medan pertempuran. 

Harmoni Ramadan Bersama Rumah Belajar Pancasila Ambon: Penuh Kekeluargaan dan Toleransi 

AMBON - Minggu, 23 Maret 2025, Rumah Belajar Pancasila (RBP) Ambon menggelar acara buka puasa bersama yang penuh makna di Kompleks Rompis Rumah Tiga, Kota Ambon.

Demo Tolak RUU di Malang, 10 Orang Hilang, Ada yang Luka Baku Hantam dengan Polisi 

MALANG - Demo menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (23/3/2025) malam berujung ricuh.

Prabowo Harus Tanggung Jawab Cara Komunikasi ‘Kacau Balau’ Anak Buahnya di Publik

INN NEWS - Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan visi pemerintahannya. 

artikel yang mirip

Demo Tolak UU TNI di Surabaya Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa

SURABAYA - Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berubah menjadi medan pertempuran. 

Harmoni Ramadan Bersama Rumah Belajar Pancasila Ambon: Penuh Kekeluargaan dan Toleransi 

AMBON - Minggu, 23 Maret 2025, Rumah Belajar Pancasila (RBP) Ambon menggelar acara buka puasa bersama yang penuh makna di Kompleks Rompis Rumah Tiga, Kota Ambon.

Demo Tolak RUU di Malang, 10 Orang Hilang, Ada yang Luka Baku Hantam dengan Polisi 

MALANG - Demo menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (23/3/2025) malam berujung ricuh.