HomeGaya HidupMembangun Narasi Pemilu Inklusif dan Aksi Kolektif, Isu Minoritas Bukan untuk Kepentingan...

Membangun Narasi Pemilu Inklusif dan Aksi Kolektif, Isu Minoritas Bukan untuk Kepentingan Politik 

Published on

spot_img

 585 total views

SOLO – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Solo, Jawa Tengah telah menggelar Workshop “Membangun Narasi Pemilu Inklusif dan Aksi Kolektif” selama dua hari pada Kamis-Jumat (18-19/1/2024) di Megaland Hotel Solo.

Workshop kali ini ditujukan untuk mendukung kerja jurnalis di daerah dan menjalin komunikasi yang lebih baik antara jurnalis, media, kelompok marginal, dan LSM yang memberikan dukungan kepada kelompok marginal.

Dalam pertemuan ini, semua pihak diajak untuk bersama-sama meminimalisir isu minoritas yang dimanfaatkan oleh partai-partai yang memiliki kontestasi politik untuk kepentingan mereka.

Baca juga: 

Klaim Menang Pilpres 1 Putaran, Syaratnya Tak Semudah Omon-omon

Ketahui 5 Warna Surat Suara Pemilu 2024, Ayo Coblos, Jangan Golput 

Seperti diketahui, sejak Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019, penggunaan isu politik identitas mulai sering digunakan dalam rangka mencari dukungan perolehan suara.

Banyak misinformasi dan ujaran kebencian terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat.

Belajar dari pengalaman pemilu serentak tahun 2019, tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut akan kembali muncul pada pemilu tahun 2024 ini.

Peristiwa masa lalu berpeluang besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi kepentingan pribadi.

Begitu pula dengan kelompok yang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara mayoritas dan minoritas di Indonesia.

Ada 20 peserta yang hadir dalam Workshop, terdiri dari jurnalis, kelompok marginal, dan LSM yang memberikan dukungan kepada kelompok marginal.

 

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.