789 total views
INN NEWS – Publik dikejutkan dengan anggaran bantuan sosial (Bansos) yang mendadak naik drastis hingga mencapai Rp 496 triliun menembusi setengah kuadriliun di bulan politik yang kian memanas.
Naiknya anggaran Bansos itu membuat publik khawatir bansos akan digunakan untuk kepentingan Pemilu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.
“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Selasa (30/1/2024).
Kata Sri Mulyani, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.
Sri Mulyani memberikan penjelasan tentang bansos ketika program kesejahteraan itu mendapatkan sorotan. Kemarin, Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.
Dia juga mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” imbuhnya.
Baca juga:
Wapres Soroti Bansos: Terus Menerus Sama Saja Lestarikan Kemiskinan
Sementara itu sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap agar program bantuan sosial (bansos) mulai tidak terus menjadi andalan bagi pemerintah.
Dia menekankan agar ke depan, pemerintah secara berkala terus mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bantuan sosial terhadap masyrakat miskin.
Penyebabnya, dia menilai bahwa pemberian bansos secara tak langsung merupakan bentuk upaya dalam melanggengkan dan melestarikan kemiskinan di Indonesia.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit,” katanya di Selasar Mersela, area Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (5/1/2024).
