606 total views
INN NEWS – Setelah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi, kini giliran Universitas Indonesia UI.
Jokowi dinilai telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara.
Sebelumnya lewat ‘Petisi Bulaksumur’, sivitas UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
Sivitas UII juga mendesak Jokowi kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Dia diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.
Terbaru, sejumlah akademisi dan mahasiswa dari UI ikut bersuara merespons sejumlah isu jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Lewat petisi atau sikap kebangsaan UI, mereka menyatakan terpanggil untuk menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2).
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” lanjutnya.
Baca juga:
YLBI Desak Jokowi Stop Permainkan Demokrasi, Minta DPR Tindaklanjuti Pemakzulan
Harkristuti menilai Indonesia saat ini seperti seperti kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika. Sivitas akademika UI mengaku prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
“Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” ucapnya.
Harkristuti mengaku jengah dengan sikap dan tingkat para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.
Menurutnya, mereka membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang pemilu.
“Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu,” pungkasnya.
