HomeTrendingAliansi Jurnalis Independen: Presiden Harus Berhenti Merusak Demokrasi 

Aliansi Jurnalis Independen: Presiden Harus Berhenti Merusak Demokrasi 

Published on

spot_img

 894 total views

SOLO – Kawan-kawan, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI (Pengurus Nasional dan 40 AJI Kota) menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Joko Widodo dan oligarkinya.

Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki.

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana.

Di bawah rezim Jokowi pula, kebebasan pers mencapai situasi kritis.

Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor: melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers jika demokrasinya mati.

Meneruskan dari AJI Indonesia

 

Artikel Terbaru

UI Minta Maaf ke Masyarakat dan Tangguhkan Kelulusan Doktor Bahlil Lahadalia!

JAKARTA - Setelah rapat koordinasi 4 organ kampus, Universitas Indonesia (UI) memutuskan untuk menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah rapat koordinasi 4 organ UI.

Soal Gaji Guru Naik Rp2 Juta, Mendikdasmen: Kita Tak Pernah Bilang 

INN NEWS - Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gaji guru kabarnya naik Rp2 juta.

Iuran Kesehatan Bakal Naik di 2025, Dirut BPJS: Nunggu Tanggal Mainnya 

SEKILAS, INNINDONESIA.COM - Ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan naik pada tahun depan (2025). Hal ini...

Ramai Warga Adukan Fufufafa ke ‘Lapor Mas Wapres’, Minta Diumumkan

INN NEWS - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan aduan 'Lapor Mas Wapres'. 

artikel yang mirip

UI Minta Maaf ke Masyarakat dan Tangguhkan Kelulusan Doktor Bahlil Lahadalia!

JAKARTA - Setelah rapat koordinasi 4 organ kampus, Universitas Indonesia (UI) memutuskan untuk menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah rapat koordinasi 4 organ UI.

Soal Gaji Guru Naik Rp2 Juta, Mendikdasmen: Kita Tak Pernah Bilang 

INN NEWS - Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gaji guru kabarnya naik Rp2 juta.

Iuran Kesehatan Bakal Naik di 2025, Dirut BPJS: Nunggu Tanggal Mainnya 

SEKILAS, INNINDONESIA.COM - Ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan naik pada tahun depan (2025). Hal ini...