HomeHeadlineNasDem, PKS, PKB Sepakati PDIP Gulirkan Hak Angket, Sekjen PKS: Daripada ke...

NasDem, PKS, PKB Sepakati PDIP Gulirkan Hak Angket, Sekjen PKS: Daripada ke MK Ada Paman

Published on

spot_img

 501 total views

JAKARTA – 3 Partai anggota Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB bersepakat untuk menggulirkan hak angket pengusutan kecurangan Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan tersebut disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim usai melakukan rapat tertutup dengan dua sekjen partai koalisi lainnya, yakni Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi NasDem tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

Hak angket tersebut sebelumnya diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” kata Hermawi.

“Kenapa hak angket kita dukung? kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Lanjutnya, Koalisi Perubahan sudah mengantongi data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket.

Kini, sikap Koalisi Perubahan tinggal menunggu langkah PDIP sebagai partai pertama yang mengusulkan hak istimewa untuk melakukan pengusutan atau penyelidikan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana lanjutnya?” kata Hermawi.

Hermawi pun memberikan undangan terbuka kepada PPP untuk ikut bergabung mengusung penggunaan hak angket ini.

“Kalau nanti kami bersama-sama dengan PDIP, mungkin juga PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket,” pungkasnya.

Sementara itu Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, hak angket lebih bagus ketimbang harus ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini menarik, angket ini bagus, daripada kita ke MK, ada pamannya,” ujar Aboe Bakar.

“Bangsa ini lagi butuh aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini,” tambahnya.

Artikel Terbaru

Ratusan NIK Penerima Bansos Terlibat Pendanaan Terorisme dan Korupsi, PPATK Ungkap Skandal Mengejutkan

JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap temuan mencengangkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Melihat Perekonomian Domestik RI yang Semakin Rentan 

INN NEWS - Perekonomian Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya semakin rentan di tengah dinamika global dan domestik. 

RI Kena Tarif 32 Persen dari AS, Rupiah Loyo

INN INTERNASIONAL – Indonesia resmi dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Mengapa Iran dan Israel dalam Konflik yang Berlarut? Ini Sejarahnya!

INN INTERNASIONAL - Konflik antara Iran dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu ketegangan geopolitik paling kompleks di Timur Tengah. 

artikel yang mirip

Ratusan NIK Penerima Bansos Terlibat Pendanaan Terorisme dan Korupsi, PPATK Ungkap Skandal Mengejutkan

JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap temuan mencengangkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Melihat Perekonomian Domestik RI yang Semakin Rentan 

INN NEWS - Perekonomian Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya semakin rentan di tengah dinamika global dan domestik. 

RI Kena Tarif 32 Persen dari AS, Rupiah Loyo

INN INTERNASIONAL – Indonesia resmi dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.