HomeUncategorizedAHY Bocorkan Rapat Kabinet: Bahas Makan Siang Gratis

AHY Bocorkan Rapat Kabinet: Bahas Makan Siang Gratis

Published on

spot_img

 204 total views

INN NEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membocorkan bahwa program makan siang gratis telah dibahas dalam Rapat Kabinet Paripurna hari ini bersama presiden di istana negara Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Diketahui program makan diusung oleh pasangan calon presiden cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka.

Menteri ATR yang baru dilantik itu mengatakan, program makan siang gratis masuk dalam pembahasan saat rapat tadi tetapi belum dibahas secara detail karena waktu yang singkat.

“Ada (dibahas) tadi saya melihat sepintas tadi ya. Kalau waktunya tidak banyak, cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Hanya bahas elemen unggulan dari capres cawapres terpilih itu harus dihitung secara seksama dan harus di-deliver dengan baik,” kata AHY kepada wartawan usai sidang kabinet.

Kata AHY, program makan siang gratis diberikan kepada 83 juta orang. Untuk itu, diperlukan perhitungan yang seksama dan mendetail.

Selain itu, dia menilai program ini tidak hanya untuk menuntaskan gizi buruk pada anak dan ibu hamil. Namun, juga dapat menggerakkan perekonomian.

Baca juga: 

Pemerintah Masukan Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, 450 Triliun 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Program makan siang dan susu gratis untuk siswa sekolah dan ibu hamil itu merupakan program dari Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini memimpin dalam hasil hitung cepat atau quick count. Namun KPU secara resmi belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024.

Airlangga kepada wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (23/2) mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, sebagai langkah awal dalam perancangan APBN 2025.

“Akan dimasukkan ke dalam KEM-PPKF 2025,” kata Airlangga.

Artikel Terbaru

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.

Sepekan Ini Ramai Anak Bunuh Orang Tua, Ada yang Nikam Pakai Garpu Tanah

Sepekan ini berturut-turut kejadian anak bunuh orang tua yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

artikel yang mirip

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.