HomeHeadlineJokowi Pulang Solo Pas Pensiun? Golkar: Akan Berperan di Pemerintahan Baru

Jokowi Pulang Solo Pas Pensiun? Golkar: Akan Berperan di Pemerintahan Baru

Published on

spot_img

 324 total views

INN NEWS – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memiliki peran atau posisi di pemerintahan presiden yang akan memenangi Pilpres 2024.

Meski begitu Menko Perekonomian itu mengatakan masih menunggu hasil akhir dari Pilpres 2024 yang masih dalam proses perampungan dari LPU

“Tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu,” kata Airlangga dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 27 Februari 2024.

Airlangga juga merespons singkat anggapan soal Jokowi yang dinilai cawe-cawe terhadap salah satu paslon di Pilpres 2024.

Ia meminta seluruh pihak menunggu hasil keputusan final KPU. “Kita tunggu keputusan KPU,” ujarnya.

Diketahui Presiden Jokowi terus jadi sorotan publik karena dinilai tidak netral di Pilpres 2024 laantaran diduga mendukung Paslon nomor 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagia cawapres.

Jokowi juga diduga memakai sejumlah instrumen negara untuk memuluskan kemenangan pasangan yang didukungnya itu.

Defisit APBN 2024 Melebar dari 2,3% ke 2,8% Gegara Bansos dkk

Berdasarkan data real count KPU, dilihat INN siang ini, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul jauh dengan 58,84 persen.

Urutan kedua, paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,46 persen; sementara urutan ketiga Ganjar-Mahfud 16,7 persen. Meski begitu, hasil resmi akan diumumkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional.

Sebelumya Presiden Jokowi mengutarakan keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024.

Ia mengaku ingin menjadi rakyat biasa setelah 10 tahun menjabat jadi presiden.

“Ya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo jadi rakyat biasa,” kata Jokowi usai mengunjungi pasar tradisional di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (2/1).

Saat ditanya apakah ia berminat menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Jokowi kembali menegaskan ingin kembali ke Solo setelah 2024.

“Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa, sudah,” tegasnya.

Nyusul Beras, Harga Minyak Goreng Naik Akhir Pekan Ini

Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak, Menunya Diatur Pemerintah Daerah, Bukan Pusat

 

Artikel Terbaru

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.

Sepekan Ini Ramai Anak Bunuh Orang Tua, Ada yang Nikam Pakai Garpu Tanah

Sepekan ini berturut-turut kejadian anak bunuh orang tua yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

artikel yang mirip

Besok Jurnalis di Solo Raya Gelar Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, sehingga menuai kritik dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Presiden Iran dan Menlu Meninggal dalam Kecelakaan Heli

INN Internasional - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menlu Hossein Amirabdollahian meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Tak Hanya Mahasiswa, Calon Mahasiswa Keluhkan Kenaikan UKT yang Mencekik

JAKARTA – Mahasiswa dan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan keluhan mereka terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap membebani.