HomeTrendingSoal Caleg PSI Rayain Ultah Ketua KPU, KPK: 30 Hari Tak Lapor...

Soal Caleg PSI Rayain Ultah Ketua KPU, KPK: 30 Hari Tak Lapor Bisa Pidana 

Published on

spot_img

 363 total views

INN NEWS – Viral di media sosial baru-baru ini sebuah video yang menunjukan calon anggota legislatif (caleg) PSI Marsha Siagian yang ikut merayakan hari ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Momen tersebut juga dibagikan caleg PSI itu di Instagram pribadinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyoroti video caleg tersebut lantaran terdapat kue ulang tahun yang terlihat dalam video dimaksud.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan dalam keterangannya Selasa (19/3) mengingatkan bahwa pemberian sesuatu kepada pejabat negara bisa mengarah pada tindak pidana gratifikasi.

“Iya itu satu yang jelas benturan kepentingan, itu kan sudah sangat jelas karena kan memang kewenangan dari KPU kemudian partai ini kan sejalan. Suatu saat ada kepentingan yang bisa berhadapan,” ujar Ali.

Dia lantas menyarankan Hasyim agar segera melaporkan segala bentuk penerimaan termasuk kue ulang tahun kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja.

Jika melebihi batas waktu tersebut, ada ancaman pidana sebagaimana Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Sehingga ketika menerima apa pun yang berhubungan seperti itu ya seharusnya melapor kepada KPK. Adapun nanti makanan tadi itu akan dibagikan ke panti dan seterusnya ya bisa jadi gitu ya, bisa saja seperti itu dilakukan,” imbuh Ali.

Ali pun mengingatkan setiap penyelenggara negara untuk menghindari konflik kepentingan. Sebab, hal itu menjadi pintu masuk korupsi.

“Konflik kepentingan apa pun yang kemudian ada kaitannya dengan jabatan itu harus dihindari. Prinsipnya begini, pemahaman mengenai hal ini harus sama, kita semua sepakat kan bahwa menurunkan angka korupsi, pemberantasan korupsi, itu kan peran dari kita semua. Hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kecil sekalipun, dianggap kecil barang kali, itu menjadi prinsip di dalam pemberantasan korupsi,” tegas Ali.

 

Artikel Terbaru

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya. 

MK Stopkan Penyalahgunaan UU ITE, Boleh Kritik Pemerintah Tanpa Takut 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

artikel yang mirip

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.