HomeHeadlineMonster Nepotisme Masih Ada di Mahkamah Konstitusi 

Monster Nepotisme Masih Ada di Mahkamah Konstitusi 

Published on

spot_img

 239 total views

JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 26 Maret 2024 untuk sampaikan keprihatinan mereka kepada para hakim MK yang masih tersandera kasus nepotisme eks ketua hakim konstitusi, Anwar Usman.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangannya di gedung MK mengatakan, masih ada monster nepotisme di MK yang membayangi hakim lainnya.

“Karena monster nepotisme itu masih ada di sini setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat ribut yang sampai saat ini belum terselesaikan,” ucap Petrus.

TPDI lantas mendesak para hakim MK untuk memberikan pernyataan resmi bahwa seluruh hakim sudah terbebas dari campur tangan penguasa.

TPDI memberikan tenggat waktu hingga esok hari sebelum sidang perdana sengketa pemilu digelar, Rabu (27/3).

“Harusnya mereka harus dalam keadaan bebas dulu. Atau besok sebelum sidang, mereka harus mendeklarasikan diri bahwa mereka benar-benar dalam keadaan bebas,karena fakta menunjukkan bahwa mereka tidak bebas dan tidak mereka karena nepotisme masih melekat di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi,” imbuh Petrus.

Diketahui Anwar Usman ipar presiden Joko Widodo alias Jokowi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Hakim Konstitusi lantaran meloloskan ponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 dengan pasal kontroversi.

Selain pencopotan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga memutuskan Anwar Usman tidak bakal terlibat dalam memutus sengketa Pilpres 2024. Namun Anwar masih bisa ikut dalam sidang gugatan PHPU Pileg 2024.

 

Artikel Terbaru

Kalau Tak Ada Reformasi, PDIP: Tidak Ada Tukang Kayu Jadi Presiden, Sekarang Songong

Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Diskusi Kudatuli dalam rangka mengenang peristiwa pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDIP yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996.

Teguh Prakosa Resmi Jadi Wali Kota Solo

SEMARANG - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana resmi melantik Teguh Prakosa Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Jumat (19/7) malam.

Menteri PMK Bilang Rp7.500 Sudah Sangat Besar untuk Makan Bergizi Gratis  

INN NEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy turut buka suara soal anggaran program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran yang mau dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi.

Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Ala Ahok, Gimana Itu?

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan nama Ahok, memberikan komentarnya tentang program makan siang gratis yang menjadi program utama presiden terpilih Prabowo-Gibran. 

artikel yang mirip

Kalau Tak Ada Reformasi, PDIP: Tidak Ada Tukang Kayu Jadi Presiden, Sekarang Songong

Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Diskusi Kudatuli dalam rangka mengenang peristiwa pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDIP yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996.

Teguh Prakosa Resmi Jadi Wali Kota Solo

SEMARANG - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana resmi melantik Teguh Prakosa Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Jumat (19/7) malam.

Menteri PMK Bilang Rp7.500 Sudah Sangat Besar untuk Makan Bergizi Gratis  

INN NEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy turut buka suara soal anggaran program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran yang mau dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi.