HomeTrendingSidang Sengketa Pilpres, Mahfud: Bukan Soal yang Menang, tapi Pendidikan Demokrasi 

Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud: Bukan Soal yang Menang, tapi Pendidikan Demokrasi 

Published on

spot_img

 264 total views

JAKARTA – Cawapres 03 Mahfud MD menegaskan pihaknya menggugat hasil Pilpres 2024 bukan karena mempermasalahkan siapa yang dinyatakan menang.

Disampaikan cawapres Ganjar Pranowo itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3), Paslon 03 hanya ingin memberikan pendidikan dan menyelamatkan demokrasi untuk masa depan.

“Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang siapa yang kalah, bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Dengan peradaban yang lebih maju melalui, antara lain, berhukum dengan elemen dasar sukmanya yakni keadilan substantif, moral, dan etika,” terang Mahfud.

Karenanya, eks Menkopolhukam itu meminta MK dapat mengambil langkah untuk membantu menyelamatkan demokrasi ke depan, sehingga Pemilu ke depan bukan dimenangkan oleh pihak yang memiliki uang.

“Kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia,” imbuhnya.

“Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan pemegang kekuasaan dan punya uang berlimpah,” tambahnya lagi.

Timnas Amin: Kemenangan Prabowo-Gibran karena Bansos dan Pengerahan Aparat Negara

Lebih lanjut, Mahfud berharap 9 hakim MK dapat bekerja dengan independen dan profesional. Sebab jika persoalan yang mengancam demokrasi ini dibiarkan, maka keberadaban menjadi mundur.

“Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghormatan,” pungkasnya.

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.