HomeTrendingDi MK, Romo Magnis Bicara Etika yang Jadi Pembeda Manusia dan Binatang

Di MK, Romo Magnis Bicara Etika yang Jadi Pembeda Manusia dan Binatang

Published on

spot_img

 354 total views

JAKARTA – Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis memberikan pendapatnya tentang 7 poin penting etika soal Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) dalam sidang lanjutan mengenai sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini.

Romo Magnis, adalah seorang sarjana filsafat yang juga merupakan seorang pastor, intelektual, profesor besar, dan penulis.

Romo Magnis yang menjadi salah satu ahli dari kubu paslon nomor urut 03 Ganjar – Mahfud, dalam poin pertamanya berpendapat bahwa prinsip etika sendiri adalah tentang keyakinan dan ajaran. Dimana hal tersebut yang menentukan kualitas manusia.

“Etika membedakan manusia dengan binatang. Binatang hanya ikuti naluri alamiah, tapi manusia sadar jika naluri alamiah bisa diikuti bila baik dan tak baik” ucap Romo Magnis dalam siaran di Youtube MK.

Poin penting kedua yang dijelaskan oleh Romo Magnis adalah masalah hukum. Menurutnya, prinsip dasar etika tercermin dalam peraturan hukum, seperti larangan terhadap tindakan penyiksaan terhadap orang lain.

“Jadi tak memperhatikan hukum berlaku dengan sendirinya pelanggaran etika” ujarnya.

Poin penting ketiga adalah mengenai etika dan hukum. Romo Magnis menyatakan bahwa hanya karena seseorang tidak melanggar hukum, itu tidak berarti secara otomatis dianggap baik secara moral. Namun, dia menjelaskan bahwa prinsip etika menuntut individu untuk melakukan lebih dari sekadar mematuhi hukum.

“Tiga, etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab dan seterusnya,” ucap Romo.

Poin penting keempat adalah masalah etika dan kepemimpinan. Romo Magnis berpendapat bahwa seorang presiden tidak hanya diharapkan untuk tidak melanggar hukum. Baginya, seorang Presiden dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi nasib hidup serta kematian seseorang.

“Seorang presiden harus buktikan diri sebagai orang yang baik. Bijaksana, jujur dan adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut etika yang tinggi,” ucapnya.

Kemudian poin yang kelima adalah etika dan presiden, ia berpendapat bahwa sebagai pemimpin tertinggi negara, presiden memiliki kewenangan yang meliputi seluruh masyarakat, sehingga ada tanggung jawab moral atau etika yang diperlukan darinya.

“Kalau dia berasal dari satu partai, begitu dia jadi presiden tindakannya harus demi keselamatan semua,” ucap Romo Magnis.

Baca juga: 

Di Sidang MK, Romo Magnis Ilustrasikan Jokowi Seperti Pimpinan Mafia

Poin penting berikutnya adalah mengenai etika dalam konteks pemilihan umum. Romo Magnis menyoroti bahwa pemilihan umum meliputi semua tahapannya, mulai dari persiapan hingga penetapan hasilnya, yang harus memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya.

“Tujuh, kegawatan pelanggaran etika. Filosofi Immanuel Kant memperlihakan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apanbila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku, dan hkum yang berlaku adalah adil dan bijaksana.” ucap Romo.

Kemudian poin penting terakhir adalah urgensi dalam menghadapi pelanggaran etika. Romo Magnis beranggapan bahwa pentingnya keseriusan dalam menangani pelanggaran etika.

Dia mengacu pada pernyataan seorang filsuf terkenal, Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa masyarakat akan patuh kepada pemerintah jika pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang adil dan setara.

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.