HomeHeadlineMendorong PDIP-PKS Oposisi untuk Check and Balance Pemerintahan 

Mendorong PDIP-PKS Oposisi untuk Check and Balance Pemerintahan 

Published on

spot_img

 223 total views

JAKARTA – Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio alias Hensat mendorong PDI Perjuangan (PDIP) dan Parati Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Meski ia tak menampik jika PKS berpeluang masuk dalam pemerintahan apabila diajak langsung Prabowo.

Hendri mengaku deg-degan dengan sikap PKS nantinya.

“Yang justru bikin saya deg-degan itu PKS. Apakah PKS sekuat itu kembali berada di luar pemerintahan? Kalau menurut saya, kalau mereka diajak (masuk ke pemerintahan) mereka pasti masuk. Nah PKS ini diajak atau tidak? Kalau menurut saya sih ujungnya pasti diajak ya,” ujar Hendri kepada wartawan di kawasan Hotel Tamarin Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Namun kata Hendri, apabila PKS memutuskan berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi bersama PDIP, maka kedua partai ini akan menciptakan sebuah sejarah, di mana upaya rekonsiliasi kedua partai berlatar belakang nasionalis dan Islamis bersatu.

“Dan antara PKS misalnya ternyata yang di luar pemerintahan adalah PKS dan PDIP. Ini menurut saya akan baik buat Indonesia, karena ada kesempatan terjadi rekonsiliasi ideologis antara (partai) nasionalis dan (partai) Islam,” ucap Hendri.

PKS dengan PDIP menjadi oposisi menurutnya akan membuat sebuah kekuatan yang besar pada Pemilu 2029.

“Itu kalau selama ini kan sempat persepsi publiknya dipisahkan tuh. Tapi kalau kemudian PKS yang kanan banget, terus kemudian PDIP yang kiri banget berada di luar pemerintahan. Kemudian ada reuni atau rekonsiliasi ideologis, di 2029 kekuatan ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan yang akan besar,” tuturnya.

“Dan menurut saya, akan sangat baik kok kekuatan di luar (oposisi) pemerintahan untuk jalannya pemerintahan yang ada. Karena kalau semuanya oke-oke saja, iya-iya saja, tidak ada check and balance, ya enggak seru juga gitu kan,” pungkasnya.

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.