188 total views
INN NEWS – Baru-baru ini ramai dibicarakan publik bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian dari 34 kementerian menjadi 40.
Kabar tersebut menuai pro kontra di masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai penambahan kementerian justru akan membuat kabinet tidak efektif.
“Ya ada problematika kalau mau ditambahkan kementerian selain kabinet berjalan tidak efektif karena terlalu banyak hal yang harus dipenuhi terutama kepentingan partai politik koalisi, penambahan itu tidak berbasis penelitian kebutuhan kabinet dan kebutuhan publik di layani oleh berbagai kementerian,” kata Feri dalam keterangannya Senin (6/5), mengutip.
Sementara Golkar menilai dengan penambahan kementerian, maka pekerjaan presiden akan semakin terbantu.
“Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono.
Sementara itu presiden Jokowi juga turut buka suara soal isu tersebut.
Ia menyerahkannya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.
“Kabinet yang akan datang ditanyakan, dong, kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,” kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Telekomunikasi Kominfo, Depok, Selasa (7/5).
Jokowi juga mengaku tidak ada masukan terkait rencana penambahan nomenklatur kementerian.
“Oh enggak ada. Enggak ada,” pungkasnya.
