HomeHeadlineKementerian Pertahanan Ajukan Anggaran Tambahan untuk Beli Senjata Lawan OPM

Kementerian Pertahanan Ajukan Anggaran Tambahan untuk Beli Senjata Lawan OPM

Published on

spot_img

 307 total views

INN NEWS – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan anggaran tambahan khusus ke pemerintah sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik Papua.

Sekjen Kemhan, Donny Ermawan kepada wartawan di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (8/5) mengatakan, pihaknya sangat concern dengan kondisi konflik di Papua.

“Beberapa sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan Papua, tapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun,” kata Donny.

Menurut Donny, anggaran tersebut diperlukan untuk melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista).

Penambahan alutsista, perlu dilakukan untuk menghadapi para OPM. “Prajurit kita, maupun polisi dalam hal pengenalan medan, tidak sebaik OPM. Ya mereka tahu medan, mereka fisiknya bagus, saya rasa kita bisa atasi kekurangan tersebut dengan menggunakan teknologi,” ungkapnya.

Lanjut Donny, pihaknya akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat, dan sebagainya.

“Dan peralatan untuk sensor-sensor ya, untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut,” ucapnya.

Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah juga sedianya telah melakukan upaya soft approach dalam menyelesaikan konflik Papua.

Yang dilakukan salah satunya adalah memberikan kesejahteraan hingga pembangunan infrastruktur kepada masyarakat lokal.

“Sampai pemerintah Pak Jokowi sekarang, sebetulnya pendekatannya sudah bagus, ada pendekatan kesejahteraan bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Berbagai jalan saya rasa sudah dibangun dan ekonomi sudah dimajukan juga,” ungkap Donny.

“Tapi ya itu tadi, masih ada yang kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menyerang, bahkan masyarakat sipil, petugas dan alat-alat negara baik TNI-Polri itu diserang juga,” pungkasnya.

Artikel Terbaru

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya. 

MK Stopkan Penyalahgunaan UU ITE, Boleh Kritik Pemerintah Tanpa Takut 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

artikel yang mirip

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.