HomeTrendingBijak Demokrasi Sebagai Gerakan Edukasi Politik dan Kebijakan Secara Independen

Bijak Demokrasi Sebagai Gerakan Edukasi Politik dan Kebijakan Secara Independen

Published on

spot_img

 388 total views

JAKARTA – Acara peluncuran Bijak sekaligus perayaan Hari Kebangkitan Nasional diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta pada Selasa (21/5).

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh staff Kementerian Pemuda dan Olahraga, Andovi da Lopez, Andreas Prasetya, Bintang Emon, dan berbagai komunitas seperti Timur Network dan Umat untuk Semesta.

Bijak Demokrasi sendiri adalah gerakan pendidikan politik dan kebijakan publik yang independen, bertujuan untuk memfasilitasi berbagai komunitas guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Sebelumnya gerakan ini dimulai dari platform edukasi Pemilu 2024 bernama “Bijak Memilih”, yang diinisiasi oleh Think Policy dan What Is Up, Indonesia? (WIUI).

Dalam acara peluncuran Bijak Demokrasi ini, terdapat sesi peluncuran empat produk: Bijak Pilkada, Komunitas Bijak, Sekolah Bijak, dan Bijak Memantau.

Selain itu, ada juga sesi berbagi dari perwakilan komunitas dan diskusi ruang tengah bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam acara peluncuran ini, Bijak Demokrasi menawarkan 4 solusi kebijakan publik yang diantaranya Bijak Pilkada, Bijak Memantau, Komunitas Bijak, dan Sekolah Bijak.

Gerakan Bijak Demokrasi bertujuan membangun massa kritis sebesar 3.5% dari populasi yang berpartisipasi secara aktif, seperti dengan melakukan protes damai.

Melalui partisipasi ini, diharapkan tercipta perubahan signifikan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Artikel Terbaru

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya. 

MK Stopkan Penyalahgunaan UU ITE, Boleh Kritik Pemerintah Tanpa Takut 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

artikel yang mirip

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.