HomeTrendingDilaporkan ke KPK, Khofifah Diduga Rugikan Negara Rp98 M Saat Masih Mensos 

Dilaporkan ke KPK, Khofifah Diduga Rugikan Negara Rp98 M Saat Masih Mensos 

Published on

spot_img

 152 total views

JAKARTA – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno melaporkan Khofifah Indar Parawansa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kerugian dalam proyek verifikasi dan validasi orang miskin di Kementerian Sosial (Kemensos).

Sutikno menyatakan bahwa dugaan kerugian tersebut berasal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016.

“Enam tahun lalu kita laporkan itu, kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp 98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin,” ucapnya pada Selasa (4/6).

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, mengonfirmasi adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti dan mempelajari laporan tersebut.

“Tapi prinsipnya tentu KPK pasti dalami ya, data, informasi, yang diterima tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat dari laporan masyarakat,” ucap Ali.

“Termasuk substansinya juga dilakukan pengayaan (cek) lebih lanjut terkait dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.” Lanjutnya.

Selain Khofifah, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil juga melaporkan Kepala Pusdatin Kemensos, Mumu Suherlan, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA), Adhy Karyono.

Menurutnya, dugaan korupsi oleh Khofifah terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Sosial. Proyek yang dilaporkan ke KPK tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 98 miliar dengan target verifikasi 15 juta keluarga miskin oleh Kemensos.

Nilai total proyek ini mencapai Rp 395 miliar. Selain kerugian materiil, menurut Sutikno hal ini mengungkapkan bahwa kegiatan seperti musyawarah desa hingga kabupaten yang dilakukan untuk program tersebut diduga fiktif, termasuk dugaan pengadaan tenda yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,8 miliar.

Artikel Terbaru

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

PT Sritex Terancam Bangkrut, Sempat All In dan Taruh Harapan ke Gibran

SOLO - Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terancam bangkrut di tengah gempuran utang yang menumpuk.

artikel yang mirip

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.