HomeTrendingAnggota DPR Hantam Mendikbud Gegara Tunjangan Guru-Sekolah Rusak, Minta KPK Audit

Anggota DPR Hantam Mendikbud Gegara Tunjangan Guru-Sekolah Rusak, Minta KPK Audit

Published on

spot_img

 364 total views

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah marah besar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam rapat.

Bahkan Anita sampai mengacungkan jari ke arah Nadiem saat rapat berlangsung.

Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di DPR pada Rabu (5/6).

Pada awalnya, Anita menyoroti anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud dan mempertanyakan apakah dana tersebut sudah digunakan dengan baik atau belum.

Anita menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran tambahan untuk Kemendikbud digunakan dengan baik.

“Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak,” ucap.

Anita menyampaikan hal ini berdasarkan temuan-temuannya mengenai masalah-masalah di sektor pendidikan. Misalnya, di NTT masih ada guru yang telah lolos seleksi PPPK tetapi belum menerima SK.

Selain itu, banyak guru di daerah terpencil yang belum mendapatkan tunjangan, dan sejumlah proyek pembangunan sekolah masih terbengkalai meskipun anggarannya sudah disediakan sejak 2021.

“Masalah guru sampai sekarang guru P3K Yang sudah lolos P3K, sampai sekarang belum dikasi SK. Guru-guru daerah terpencil, masih banyak yang belum terima juga. Banyak bangunan-bangunan sekolah, yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Anita menyarankan kepada pimpinan Komisi X DPR untuk merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap Kemendikbud.

Ia mencurigai adanya tindak pidana korupsi di lembaga itu dan meminta agar anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 diperiksa. Selain itu, Anita juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud.

“Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak, hancur ini,”.

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.