HomeTrendingAnggota DPR Hantam Mendikbud Gegara Tunjangan Guru-Sekolah Rusak, Minta KPK Audit

Anggota DPR Hantam Mendikbud Gegara Tunjangan Guru-Sekolah Rusak, Minta KPK Audit

Published on

spot_img

 204 total views

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah marah besar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam rapat.

Bahkan Anita sampai mengacungkan jari ke arah Nadiem saat rapat berlangsung.

Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di DPR pada Rabu (5/6).

Pada awalnya, Anita menyoroti anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud dan mempertanyakan apakah dana tersebut sudah digunakan dengan baik atau belum.

Anita menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran tambahan untuk Kemendikbud digunakan dengan baik.

“Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak,” ucap.

Anita menyampaikan hal ini berdasarkan temuan-temuannya mengenai masalah-masalah di sektor pendidikan. Misalnya, di NTT masih ada guru yang telah lolos seleksi PPPK tetapi belum menerima SK.

Selain itu, banyak guru di daerah terpencil yang belum mendapatkan tunjangan, dan sejumlah proyek pembangunan sekolah masih terbengkalai meskipun anggarannya sudah disediakan sejak 2021.

“Masalah guru sampai sekarang guru P3K Yang sudah lolos P3K, sampai sekarang belum dikasi SK. Guru-guru daerah terpencil, masih banyak yang belum terima juga. Banyak bangunan-bangunan sekolah, yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Anita menyarankan kepada pimpinan Komisi X DPR untuk merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap Kemendikbud.

Ia mencurigai adanya tindak pidana korupsi di lembaga itu dan meminta agar anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 diperiksa. Selain itu, Anita juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud.

“Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak, hancur ini,”.

Artikel Terbaru

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

PT Sritex Terancam Bangkrut, Sempat All In dan Taruh Harapan ke Gibran

SOLO - Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terancam bangkrut di tengah gempuran utang yang menumpuk.

artikel yang mirip

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.