HomeHeadlineTop 2 News: Ponakan Jokowi Jadi Manager Pertamina, Gereja Katolik Tolak Kelola...

Top 2 News: Ponakan Jokowi Jadi Manager Pertamina, Gereja Katolik Tolak Kelola Tambang 

Published on

spot_img

 162 total views

INN NEWS – Keponakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bagaskara Ikhlasulla Arif kembali dipercaya untuk menduduki jabatan strategis di PT Pertamina (Persero).

Bagaskara adalah putra dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati, adik bungsu Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Bagas ini menikah dengan Ima Qoyyimah dan dikaruniai dua orang anak.

Ia ditunjuk sebagai Manager Non-Government Relations belum lama ini setelah sebelumnya hengkang dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hal itu diungkapkan dirinya dalam akun LinkedIn pribadinya yang kekinian sudah dihapus dan tidak ditemukan.

Penunjukan Bagaskara ini bukan kali pertama. Pada November 2021, ia pernah ditunjuk sebagai Senior Expert Government Relation di Pertamina.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Tolak Kelola Tambang 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak mengelola tambang di Indonesia, meski organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan KWI berdiri pada 1927 sebagai lembaga keagamaan. Peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian).

Ia juga menegaskan bahwa Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.

“Di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut (mengelola tambang),” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6).

KWI memilih untuk tetap konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan. Mereka mau mewujudkan tata kehidupan bersama yang bermartabat, ketimbang menguasai tambang.

Marthen juga menekankan bahwa Gereja Katolik tak mengenal istilah ormas keagamaan. KWI pun tak membawahi ormas keagamaan Katolik mana pun.

“KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama, serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta,” jelas Marthen.

“Gereja Katolik sangat mengharapkan supaya ormas-ormas dengan nama Katolik untuk taat terhadap prinsip spiritualitas dan ajaran sosial Gereja Katolik dalam setiap tindakannya,” tutupnya.

Ketentuan ormas mengelola tambang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini resmi diundangkan pada 30 Mei 2024.

Aturan yang mengizinkan ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah, untuk mengelola tambang tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024. Ormas keagamaan kini bisa memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

 

Artikel Terbaru

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

PT Sritex Terancam Bangkrut, Sempat All In dan Taruh Harapan ke Gibran

SOLO - Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terancam bangkrut di tengah gempuran utang yang menumpuk.

artikel yang mirip

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.