1,234 total views
INN NEWS – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang menyebut “semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola” memicu badai reaksi di media sosial.
Ucapan yang disampaikan usai acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta pada Rabu (6/8/2025) ini viral dan menuai kritik pedas dari warganet, yang menilai pernyataan tersebut menegasikan hak kepemilikan tanah masyarakat.
Akibatnya, Nusron terpaksa mengeluarkan dua kali permintaan maaf dalam waktu berdekatan.Permintaan maaf pertama diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN (@kementerian.atrbpn) pada Senin (11/8/2025).
Dalam video klarifikasi, Nusron menyampaikan penyesalan atas kesalahpahaman yang timbul.
“Ada statement saya sebagai Menteri ATR yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama netizen. Karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah menegaskan peran negara dalam mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya, yang diwujudkan melalui sertifikat tanah.
Namun, permintaan maaf ini tampaknya belum meredakan kemarahan publik. Netizen di kolom komentar Instagram Kementerian ATR/BPN ramai-ramai melontarkan kritik.
Salah satu warganet dengan akun @AdiSury* menulis, “Kalo yang ini saya kurang setuju, karena dalam bentuk fisik bisa kurang akurat, apalagi dalam bentuk online. Karena bisa jadi banyak intimidasi dari para hacker yang ingin berbuat jahat.”
Komentar lain dari @dkna0berbunyi, “Kalau kena hack, bisa diambil orang tuh punya kita.” Ada pula @wifeb yang menyindir, “Data pribadi aja bisa bocor dan diperjualbelikan, apalagi ini.”
Komentar-komentar ini mencerminkan kekhawatiran warganet terhadap keamanan data dan kebijakan pertanahan, terutama terkait digitalisasi sertifikat tanah.
“Mbah mu…” tulis @infopengg*
“Tertekan takut jabatannya hilang” tulis @ihsa*
Warganet juga menyuarakan reshuffle untuknya sambil menandai akun Presiden Prabowo Subianto.
“@prabowo reshuffle @nusronwahid pak!!!” tulis @roman*
Tak berhenti di situ, Nusron kembali mengklarifikasi dan meminta maaf dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (12/8/2025).
Ia mengakui bahwa sebagian pernyataannya disampaikan dengan nada bercanda, namun tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
“Setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan tersebut tidak sepantasnya disampaikan,” ujarnya.
Nusron menegaskan bahwa kebijakan penertiban tanah hanya menyasar lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terlantar, bukan tanah rakyat seperti sawah, pekarangan, atau tanah waris yang sudah bersertifikat.
Ia juga merujuk pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Meski telah meminta maaf dua kali, reaksi warganet tetap tajam. Banyak yang merasa pernyataan awal Nusron mencerminkan sikap arogan dan kurang sensitif terhadap hak rakyat.
Di platform X, sentimen serupa terlihat. Seorang pengguna, @tanyarlfes, mengungkapkan kekecewaannya: “Udah ditahap sakit ati bgt sama pemerintah. Tanah 2 tahun ga dipake akan disita, rekening 3 bulan ga dipake akan diblokir. Ya Allah knp si? bakal gue tuntut diakhirat pemerintahan indo nih .”
Pengguna lain, @windyariestanty, menulis, “sekarang semua-semua dipajakin. tanah nganggur disita negara. rekening bank nganggur juga disita negara. negara pemalas yang hanya suka menguras rakyatnya.”
Polemik ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kepemilikan tanah di Indonesia, terutama di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.
Rekam jejak digital memang terbukti “kejam,” karena pernyataan Nusron yang viral terus diungkit dan menjadi bahan kritikan warganet.
Meski telah diklarifikasi, kepercayaan publik tampaknya belum pulih sepenuhnya. Nusron sendiri berjanji akan lebih berhati-hati dalam memilih kata ke depannya agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
“Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik menerima permohonan maaf kami,” tutupnya dalam konferensi pers.
