231 total views
INNNEWS – Di banyak forum internasional, sering muncul perdebatan apakah menyebut Iran sebagai pusat jaringan terorisme regional adalah analisis objektif atau sekadar propaganda geopolitik. Namun jika dilihat secara struktural, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa tesis tersebut bukanlah konstruksi retorik semata. Ia adalah hasil dari pola strategi keamanan Iran yang konsisten sejak revolusi 1979.
Strategi tersebut dibangun di atas satu konsep: proxy warfare. Alih-alih berperang secara langsung, Iran memperluas pengaruh geopolitiknya melalui jaringan kelompok bersenjata di berbagai negara. Organisasi seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, serta Houthis di Yaman menjadi bagian dari arsitektur geopolitik yang sering disebut sebagai Axis of Resistance. Melalui jaringan ini, Iran mampu memproyeksikan kekuatan militernya tanpa harus terlibat langsung dalam perang antarnegara.
Model ini membuat Iran berbeda dari kekuatan besar lain seperti China atau Russia. Kedua negara tersebut memang memiliki kapasitas militer besar, termasuk nuklir, tetapi mereka beroperasi dalam kerangka negara konvensional. Iran, sebaliknya, menggabungkan negara, ideologi revolusioner, dan jaringan militan non-negara dalam satu ekosistem geopolitik.
Di sinilah letak implikasi strategis yang sering disorot para analis keamanan: jika Iran berhasil memiliki senjata nuklir operasional, ancamannya berpotensi lebih kompleks daripada kekuatan nuklir tradisional. Bukan hanya karena kekuatan destruktifnya, tetapi karena kombinasi nuklir dengan jaringan proksi militan yang sudah tersebar di berbagai wilayah konflik.
Dalam skenario tersebut, nuklir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan strategis negara, tetapi juga dapat menjadi payung kekuatan yang memungkinkan operasi proksi berlangsung lebih agresif tanpa risiko konfrontasi langsung terhadap Iran.
Namun paradoks terbesar dari kekuatan geopolitik Iran justru muncul dari kondisi internalnya sendiri.
Di dalam negeri, legitimasi rezim Islam Iran semakin dipertanyakan oleh rakyatnya. Sebuah survei besar terhadap puluhan ribu responden menunjukkan bahwa sekitar 81 persen warga Iran menolak sistem Republik Islam dan lebih memilih sistem pemerintahan alternatif yang lebih sekuler atau demokratis.
Banyak analis menggambarkan fenomena ini sebagai pergeseran identitas nasional. Jika pada awal revolusi 1979 ideologi Islam revolusioner menjadi sumber legitimasi negara, generasi baru Iran justru semakin menekankan identitas nasionalisme Persia daripada ideologi teokrasi.
Ketegangan antara negara dan rakyat itu terlihat jelas dalam gelombang protes besar dalam beberapa tahun terakhir. Demonstrasi yang dimulai dari isu ekonomi dan kebebasan sipil berkembang menjadi tuntutan perubahan rezim. Respons pemerintah sangat keras. Laporan berbagai organisasi HAM menunjukkan ribuan demonstran tewas dalam penindasan aparat keamanan, dengan estimasi korban yang dalam beberapa kasus mencapai puluhan ribu orang selama periode protes besar 2025–2026.
Organisasi hak asasi manusia juga mencatat pola represif yang sistematis: penangkapan massal, penyiksaan tahanan, penghilangan paksa, serta pemadaman internet nasional untuk menutup arus informasi.
Realitas ini menciptakan kontradiksi geopolitik yang unik.
Di satu sisi, Iran tampil sebagai kekuatan regional yang agresif melalui jaringan proksi militan di luar negeri. Di sisi lain, negara tersebut menghadapi krisis legitimasi domestik yang mendalam, dengan sebagian besar rakyatnya tidak lagi percaya pada sistem ideologis yang menopang rezim.
Dengan kata lain, Iran hari ini bukan hanya persoalan geopolitik Timur Tengah. Ia adalah kombinasi dari tiga lapisan konflik sekaligus:
1. Jaringan proksi militan di tingkat regional,
2. pertarungan ideologi global, dan
3. krisis legitimasi politik di dalam negeri Iran sendiri.
Karena itu, menyebut Iran sebagai pusat ekosistem militan regional bukanlah klaim yang berlebihan. Dalam kerangka analisis keamanan internasional, ia justru merupakan deskripsi yang semakin mendekati realitas strategis dunia saat ini.
