INNNEWS – Di tengah berbagai perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), satu fakta demografis jarang dibicarakan secara serius yaitu struktur pendidikan masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik dalam Statistik Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada tingkat pendidikan rendah.

Sekitar 61 juta penduduk tidak atau belum pernah sekolah, 27 juta belum tamat SD, dan sekitar lebih dari 60 juta hanya tamat SD. Jika digabungkan, jumlahnya mendekati 150 juta orang, atau hampir setengah dari total populasi Indonesia.

Sebaliknya, jumlah masyarakat dengan pendidikan tinggi jauh lebih kecil. Data BPS menunjukkan bahwa lulusan sarjana sekitar 17 juta orang, magister sekitar 1,2 juta, dan doktor kurang dari 100 ribu orang. Struktur pendidikan ini menunjukkan bahwa secara demografis basis pemilih Indonesia didominasi oleh masyarakat dengan tingkat literasi pendidikan yang relatif terbatas.

Dalam konteks ini, program seperti MBG tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonomi politik yang lebih luas. Dalam literatur kebijakan publik, program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sering menjadi instrumen mobilisasi dukungan politik yang sangat efektif. Bantuan yang bersifat konsumsi mudah dipahami, langsung dirasakan, dan secara psikologis menciptakan hubungan yang kuat antara kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sehari hari.

Namun di sinilah problem kebijakan muncul.

Kebijakan publik idealnya dirancang bukan hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga rasionalitas fiskal, efektivitas jangka panjang, dan prioritas pembangunan manusia. Program MBG diperkirakan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sejumlah simulasi fiskal yang dibahas dalam berbagai kajian kebijakan menunjukkan bahwa implementasi nasional dapat mencapai sekitar Rp400 triliun hingga Rp450 triliun per tahun, tergantung jumlah penerima dan mekanisme distribusinya.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah program ini memiliki tujuan yang baik, tetapi apakah ini merupakan penggunaan sumber daya negara yang paling strategis.

Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berbagai indikator internasional justru menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia berada pada kualitas pendidikan. Hasil Program for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan literasi siswa Indonesia masih tertinggal jauh. Skor membaca Indonesia berada di sekitar 359, matematika sekitar 366, dan sains sekitar 383. Rata rata negara OECD berada di kisaran 470 hingga 490. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia bukan hanya akses pendidikan, tetapi kualitas pembelajaran.

Indikator lain yang sering digunakan adalah learning poverty yang dihitung oleh Bank Dunia. Laporan Bank Dunia tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 51 persen anak usia 10 tahun di Indonesia tidak mampu memahami teks sederhana sesuai tingkat usianya. Artinya lebih dari separuh anak Indonesia mengalami kesulitan literasi dasar yang sangat penting bagi perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan.

Masalah kesehatan anak memang juga nyata. Data Survei Status Gizi Indonesia 2023 menunjukkan tingkat stunting nasional sekitar 21,6 persen. Stunting berkaitan dengan kekurangan gizi kronis yang dapat memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa individu yang mengalami stunting dapat mengalami penurunan potensi pendapatan sekitar 10 persen sepanjang hidupnya akibat rendahnya produktivitas.

Namun sebagian besar penelitian gizi menekankan bahwa intervensi paling efektif terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Pada periode ini perkembangan otak berlangsung sangat cepat dan intervensi gizi memberikan dampak terbesar terhadap perkembangan kognitif anak.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, negara negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi besar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Korea Selatan pada dekade 1960 hingga 1980 melakukan investasi besar pada pendidikan dasar, pelatihan guru, dan pengembangan sains dan teknologi. Singapura juga melakukan reformasi pendidikan yang sangat agresif sebelum memperluas program kesejahteraan sosial berbasis konsumsi.

Jika dilihat dari sudut pandang ini, program MBG lebih mendekati logika redistribusi konsumsi dibandingkan pembangunan kapasitas manusia. Dalam skala anggaran yang sangat besar, program ini juga membawa risiko tata kelola seperti inefisiensi distribusi, pemborosan fiskal, serta potensi politisasi program sosial di tingkat lokal.

Negara memang memiliki tanggung jawab memastikan anak anak tidak mengalami kekurangan gizi. Namun negara yang serius membangun masa depan tidak berhenti pada memberi makan. Negara tersebut juga membangun kecerdasan.

Indonesia menghadapi pilihan strategis. Apakah anggaran ratusan triliun rupiah digunakan untuk memperkuat fondasi intelektual bangsa melalui reformasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan penguatan literasi dasar, atau untuk program konsumsi besar yang populer tetapi tidak sepenuhnya transformasional.

Dalam jangka pendek, program populis sering memenangkan dukungan publik. Namun dalam jangka panjang, yang menentukan masa depan bangsa bukanlah seberapa banyak makanan dibagikan negara, melainkan seberapa tinggi kualitas kecerdasan warganya.