797 total views

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai tugas berat sudah menanti penjabat gubernur (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Anies Baswedan.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP itu mengatakan, tugas berat itu menuntaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan berbagai persoalan lainnya.

“Itu persoalan pokok yang mesti menjadi skala prioritas Pj Gubernur ke depan,” kata Gembong, mengutip Antara, Jumat, 8 Oktober 2022.

Namun Gembong percaya, Heru bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena paham persoalan yang dihadapi Jakarta.

Hal itu diyakini Gembong karena menurutnya, Heru bukan orang baru di Ibu Kota karena pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

“Beliau paham pokok persoalan yang ada di Ibu Kota. Itu yang dituntut sekarang ini yakni berani melakukan eksekusi, karena kalau bicara semua program itu sudah tersaji, persoalan juga sudah tersaji dan anggaran pun juga sudah tersaji, sekarang tinggal eksekusi,” ujar Gembong.

Lanjut Gembong, Keberanian eksekusi itu menjadi tuntutan, pasalnya saat ini terdapat pekerjaan rumah besar yang menjadi momok dan harus dikerjakan oleh penjabat gubernur terpilih.

Baca juga: Anies Disebut Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Gembong mengatakan sejak awal menjagokan Heru untuk menduduki posisi penjabat gubernur. Namun, dirinya menegaskan akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Kritis itu kan keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan presiden kemudian kami bungkam, itu enggak juga,” kata Gembong.

Namun, meski akan mengkritisi jalannya pemerintahan, Gembong mengatakan bahwa kritik pada PJ Gubernur DKI Jakarta tersebut akan yang rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.

“Ini dalam rangka kritik membangun, jadi enggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, kami diam seribu bahasa, itu enggak ya. Jadi tetap ada kritik, kalau enggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus, dong. Itu malah enggak jadi baik juga nantinya,” tuturnya.

Jabatan Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Sebelumnya, DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengajukan tiga calon Pj Gubernur, yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Pemerintah akhirnya memutuskanHeru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat lalu.