1,400 total views
INN NEWS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait pengalaman partainya diminta untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” kata Hasto kepada wartawan di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Menurut Hasto, partainya kala itu telah menyatakan sikap tegas untuk menolak wacana tersebut.
Sebab perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode telah bertentangan dengan konstitusi.
“Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” katanya.
Sebelumnya Hasto juga mengungkapkan jika perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan permintaan pak lurah. Namun dia tidak menjelaskan siapa pak lurah yang dimaksud.
Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
Kepada Hasto, menteri tersebut mengklaim sikap sejumlah anggota kabinet yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sudah atas persetujuan ‘Pak Lurah’. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, di tengah kabar keretakan hubungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan partai yang membesarkan karir politiknya yakni PDIP jelang Pilpres 2024, Adian Napitupulu buka suara mengungkap akar persoalan tersebut.
Politisi PDIP itu menyebut masalah bermula dari sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangannya belum lama ini, diberitakan CNNI.
Respon PDIP yang tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden itu mengakibatkan kemarahan salah satu pihak.
