690 total views
INN NEWS – Presiden Jokowi memberi wejangan kepada semua tokoh calon presiden (capres) hingga wakil presiden (cawapres) untuk bisa menjaga kondisi Indonesia tetap sejuk menjelang Pemilu 2024.
Jokowi tidak ingin situasi di Pemilu 2024 terasa panas karena beberapa faktor salah satunya politik identitas.
“Saya titip pada kondisi dunia yang rentan saat ini semua menjaga agar kondusifitas dan situasi politik tetap adem. Kalau bisa kalau enggak bisa yang anget, tetapi jangan panas,” kata Jokowi pada Pembukaan Munas Hipmi di Solo, Jawa Tengah pada Senin 21 November 2022.
Jokowi juga memiliki harapan bahwa semua calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 harus beradu gagasan. Nantinya dengan adu gagasan ini mampu memperbaiki Indonesia di masa mendatang bukan justru menggunakan politik kotor.
Baca juga: Tahun Politik Makin Dekat, Jokowi Imbau Parpol Bersaing Sehat “Hati-Hati Milih Capres”
Harapan Jokowi ke calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 tidak membawa isu seputar suku, antargolongan, hingga agama dan ras.
“Jangan sampai panas, apalagi bawa-bawa politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan,” kata Jokowi.
Selain itu, politisasi agama yang dibawa ke dalam kontestasi politik akan berdampak jangka panjang di masyarakat. Jokowi juga melihat capres dan cawapres harus belajar dari pengalaman sebelumnya, hingga pemilu tahun 2024 tetap terasa adem dan sejuk.
“Politisasi agama kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik gagasan dan ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, dan identitas. Jangan, sangat berbahaya,” tambah Jokowi.
Diketahui, sejumlah Parpol sudah deklarasi calon presiden, namun ada beberapa partai yang masih menyusun koalisi sekaligus merumuskan nama untuk bakal calon presiden dan wakil presiden.
Sebagai informasi, bahwa pembukaan Munas Hipmi di Solo juga dihadiri beberapa pejabat negara. Munas Hipmi dihadiri juga oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, ketua DPD RI La Nyala Mataliti, kemudian Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.


