HomeOpiniSelamatkan Demokrasi Indonesia, Saatnya Beri 'Gigi' pada Oposisi

Selamatkan Demokrasi Indonesia, Saatnya Beri ‘Gigi’ pada Oposisi

Published on

spot_img

 1,020 total views

RAKYAT BERSUARA – Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola tanpa wasit. Kacau, bukan? Begitulah kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Sudah lebih dari 25 tahun sejak reformasi, tapi kita masih kesulitan menciptakan sistem pengawasan pemerintah yang efektif. Masalahnya sederhana: oposisi kita tidak punya kekuatan hukum yang jelas.

Robert Dahl, pakar demokrasi terkenal, pernah bilang bahwa oposisi yang kuat adalah pembeda utama antara negara demokratis dan otoriter. Masuk akal, kan? Sama seperti wasit di lapangan sepak bola, oposisi bertugas mengawasi agar ‘pemain’ tidak melanggar aturan.

Sebenarnya, DPR kita punya banyak ‘senjata’ untuk mengawasi pemerintah: hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (menyelidiki), dan hak menyatakan pendapat. Sayangnya, senjata-senjata ini sering tumpul karena tidak ada aturan yang jelas tentang peran oposisi.

Lihat saja apa yang terjadi sekarang. Hampir semua partai lebih suka bergabung dengan pemerintah daripada jadi oposisi. Dan Slater, peneliti politik Indonesia, menyebut ini sebagai “jebakan akuntabilitas”. Partai-partai lebih memilih dapat ‘jatah kue kekuasaan’ daripada mengawasi pemerintah.

Giovanni Sartori, ahli sistem partai politik, tegas mengatakan bahwa oposisi yang kuat itu wajib dalam demokrasi yang sehat. Coba lihat negara demokratis lain. Di Inggris, ada “Kabinet Bayangan” yang tugasnya mengawasi pemerintah. Mereka dapat gaji dan fasilitas resmi untuk menjalankan tugasnya.

Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga langkah penting:

1. Buat aturan khusus tentang oposisi dalam undang-undang

2. Berikan status resmi dan hak khusus untuk partai oposisi di DPR

3. Sediakan dana dan fasilitas yang cukup agar mereka bisa bekerja maksimal

Djayadi Hanan, pengamat politik Indonesia, mengingatkan bahwa tanpa oposisi yang kuat, sistem presidensial kita jadi aneh – seperti sistem parlementer tapi setengah-setengah.

Tentu saja, mengubah aturan saja tidak cukup. Partai politik juga harus berubah. Mereka perlu:

– Punya ideologi yang jelas

– Membangun pendukung yang setia

– Berdebat soal gagasan, bukan soal bagi-bagi kekuasaan

Adam Przeworski, ilmuwan politik ternama, menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang sehat, oposisi hari ini bisa jadi pemerintah besok, dan sebaliknya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau oposisi terus lemah seperti sekarang.

Jadi, pilihan ada di tangan kita: mau terus seperti ini, atau berani berubah? Kalau kita ingin demokrasi Indonesia maju, tidak ada pilihan lain.

Oposisi harus diperkuat dengan aturan yang jelas. Seperti wasit sepak bola yang perlu peluit dan kartu untuk menjalankan tugasnya, oposisi juga butuh ‘alat’ resmi untuk mengawasi pemerintah.

Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada keberanian kita membuat perubahan ini. Sudah waktunya oposisi punya ‘gigi’ untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat.

Dr. Hanny Setiawan, M.B.A. 

Artikel Terbaru

KPK Tetapkan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Penetapan ini dikonfirmasi oleh pejabat KPK pada Jumat, 9 Januari 2026.

Pelatihan Mencegah Bullying Sejak Dini di SD Kanisius Yogyakarta

    JUDUL PELATIHAN Pelatihan Mencegah Bullying Sejak Dini di SD Kanisius Yogyakarta   RINGKASAN Pelatihan pencegahan bullying sejak dini...

VENEZUELA: SUATU PERINGATAN : Ketika Negara Dipersonalisasi, Kekuasaan Dipusatkan, dan Institusi Dilumpuhkan

Dalam epilog buku saya Indonesian Dream: Revitalisasi & Realisasi Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa (Kompas, 2018), saya membuka dengan kisah Venezuela. Judulnya singkat: “Indonesia 2030.” Venezuela saya jadikan cermin—sekaligus peringatan.

Pelajaran Mahal dari Venezuela: Otoritarianisme ala Maduro

INNNEWS-Apa yang terjadi di Venezuela pada awal 2026 bukanlah peristiwa yang jatuh dari langit....

artikel yang mirip

KPK Tetapkan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Penetapan ini dikonfirmasi oleh pejabat KPK pada Jumat, 9 Januari 2026.

Pelatihan Mencegah Bullying Sejak Dini di SD Kanisius Yogyakarta

    JUDUL PELATIHAN Pelatihan Mencegah Bullying Sejak Dini di SD Kanisius Yogyakarta   RINGKASAN Pelatihan pencegahan bullying sejak dini...

VENEZUELA: SUATU PERINGATAN : Ketika Negara Dipersonalisasi, Kekuasaan Dipusatkan, dan Institusi Dilumpuhkan

Dalam epilog buku saya Indonesian Dream: Revitalisasi & Realisasi Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa (Kompas, 2018), saya membuka dengan kisah Venezuela. Judulnya singkat: “Indonesia 2030.” Venezuela saya jadikan cermin—sekaligus peringatan.