1,405 total views
JAKARTA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi tonggak krusial bagi Indonesia, bukan hanya karena melahirkan presiden baru, tetapi juga menguak sejumlah persoalan sistemik yang mengancam masa depan demokrasi negeri ini.
Kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan 58,6% suara diwarnai kontroversi, mulai dari intervensi yudisial hingga kekhawatiran oligarki politik.
Di balik janji kontinuitas pembangunan, Indonesia kini menghadapi ujian berat: mempertahankan stabilitas ekonomi sambil memperbaiki keretakan demokrasi.
Warisan Kontroversi dan Dinasti Politik
Hasil Pemilu 2024 tak lepas dari sorotan atas dugaan ketidakadilan prosedural. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia calon wakil presiden—sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi cawapres Prabowo—dicap sebagai “politik dinasti yang terinstitusionalisasi”.
Kritikus seperti Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menyebut langkah ini sebagai “pukulan bagi kredibilitas demokrasi”, terutama karena hakim MK saat itu adalah ipar Jokowi.
Kemenangan Prabowo-Gibran juga memperlihatkan pengaruh Jokowi yang tetap dominan meski tak lagi menjadi calon. Dukungannya secara tidak langsung kepada pasangan ini, melalui kebijakan populis seperti bansos selama masa kampanye, dinilai mengaburkan batas netralitas birokrasi.
“Ini preseden buruk: kekuasaan eksekutif digunakan untuk membangun warisan dinasti,” ujar Yoes Kenawas, peneliti politik dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Demokrasi di Ujung Tanduk: Oligarki dan Ruang Sipil yang Menyempit
Kemenangan Prabowo tidak serta merta menghentikan debat tentang masa depan demokrasi Indonesia. Sejak era reformasi 1998, Indonesia kerap dipuji sebagai contoh demokrasi di Asia Tenggara. Namun, Pemilu 2024 mengungkap tren mengkhawatirkan:
1. Oligarki yang Menguat
Koalisi partai pendukung Prabowo menguasai lebih dari 60% kursi di DPR. Kondisi ini berpotensi meminggirkan oposisi dan mengurangi fungsi check and balance legislatif.
2. Kebebasan Sipil Terancam
Aktivis mengkhawatirkan pembatasan kebebasan berekspresi, terutama setelah penggunaan UU ITE untuk membunggung kritik selama kampanye.
3. Polarisasi yang Tak Terselesaikan
Meski Prabowo menang telak, 41,4% pemilih yang mendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mencerminkan perpecahan elektoral yang dalam.
“Kita sedang melihat demokrasi elektoral tanpa substansi. Pemilu berjalan, tetapi prinsip keadilan dan partisipasi justru merosot,” kata Siti Zuhro, peneliti LIPI.
Ekonomi vs Keadilan Sosial: Agenda Prioritas Prabowo
Prabowo Subianto menjanjikan melanjutkan program unggulan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Namun, dua tantangan besar menanti:
Meski pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa—serta antara kaya-miskin—masih lebar.
Kebijakan hilirisasi, seperti larangan ekspor nikel, menuai kritik karena mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat.
Di sisi lain, basis pendukung Prabowo-Gibran menginginkan percepatan pembangunan. “Generasi muda butuh lapangan kerja, bukan janji normatif,” kata Devina Heriyanto, pengamat ekonomi politik.
Politik Luar Negeri: Diplomasi Garuda di Tengah Gejolak Global
Sebagai mantan menteri pertahanan, Prabowo diperkirakan akan membawa pendekatan lebih tegas dalam diplomasi. Meski tetap mempertahankan prinsip “bebas-aktif”, beberapa hal mungkin berubah:
Ketegasan di Laut China Selatan
Indonesia mungkin lebih vokal menentup klaim sepihak China di Natuna, meski tetap menghindari konfrontasi terbuka.
Peningkatan Kerja Sama Pertahanan: Modernisasi alutsista dan kerja sama dengan negara seperti Prancis dan AS akan diprioritaskan.
Kepemimpinan ASEAN: Prabowo berambisi memperkuat peran Indonesia di kawasan, termasuk dalam isu Myanmar dan transisi energi.
Generasi Milenial dan Gen Z: Penentu Masa Depan Politik
Pemilih muda (17–40 tahun) menjadi penentu kemenangan Prabowo, dengan 52% suara milenial berpihak padanya. Namun, partisipasi politik mereka tak hanya soal ekonomi. Survei LSI Denny JA menunjukkan 68% pemilih muda menginginkan reformasi sistemik, termasuk transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi.
Media sosial menjadi arena pertarungan baru. Meski efektif menjangkau pemilih muda, platform seperti TikTok dan Instagram juga menjadi sarana disinformasi. “Kita perlu literasi digital masif untuk mencegah polarisasi berbasis hoaks,” tegas Ainun Najib, pegiat Mafindo.
Jalan Panjang Menuju Pemulihan Demokrasi
Masa depan Indonesia pasca-2024 tergantung pada kemampuan elite politik menjawab tiga pertanyaan kritis:
1. Akankah Prabowo membatasi diri dari godaan otoritarianisme?
2. Bisakah sistem hukum dibenahi pasca-intervensi MK yang kontroversial?
3. Apakah generasi muda dapat menjadi kekuatan penekan untuk reformasi?
Sejarah menunjukkan Indonesia mampu bangkit dari krisis. Namun, seperti kata mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko, “Demokrasi bukan sekadar pemilu, tetapi kesediaan elite mendengar suara mereka yang kalah.” Pemilu 2024 mungkin sudah berakhir, tetapi pertarungan untuk masa depan Indonesia baru dimulai.
(Riset ini dilengkapi data dari KPU, Bawaslu, dan lembaga survei terpercaya)
