HomeTrendingNgebut Prabowo Temui Pimpinan Media Usai Demo Indonesia Gelap, Komunikasi Pemerintah Lemah?

Ngebut Prabowo Temui Pimpinan Media Usai Demo Indonesia Gelap, Komunikasi Pemerintah Lemah?

Published on

spot_img

 328 total views

INN NEWS – Presiden Prabowo Subianto membagikan unggahan di media sosial X dan Instagram-nya usai menemui sejumlah pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Februari 2025.

Dari unggahan foto terlihat pemimpin redaksi berbagai media seperti pendiri Narasi Najwa Shihab, pemred SCTV Retno Pinasti, pemred Detik.com Alfito Deannova Gintings, pemred IDN Times Uni Zulfiani Lubis, pemred Katadata Yura Syahrul, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Irfan Junaedi dan sejumlah pemred lainnya.

“Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam,” tulis Prabowo di unggahan tersebut, dilihat Senin (24/2).

Ketum Gerindra itu dalam pertemuan tersebut mengaku berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis.

Ia mengatakan media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat.

“Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,”.

Pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi di ruang perpustakaan Prabowo yang berlangsung selama enam jam (Berdasarkan keterangan tertulis tim media Prabowo).

Pertemuan Prabowo dengan pemred media ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan foto bersama.

Pertemuan itu terjadi sehari setelah sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Demonstrasi yang digelar dengan tema Indonesia Gelap itu merupakan demonstrasi terbesar sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober lalu.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Aksi ini menjadi respons atas kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta merugikan masyarakat kecil.

Demonstrasi yang digelar tepat setelah pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari ini menandakan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap jalannya pemerintahan.

 Misalnya, program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial pangan. Meskipun mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, program ini juga memunculkan banyak masalah, mulai dari pembengkakan anggaran, dugaan korupsi, hingga insiden keracunan siswa di Solo akibat konsumsi makanan dari program tersebut.

Selain itu, kebijakan mendadak seperti pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memperburuk situasi.

Pendapat Pengamat

Pengamat politik dan komunikasi memberikan pandangan beragam terkait pertemuan ini, mencerminkan sudut pandang yang berbeda terhadap langkah Prabowo.

Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensa, menilai pertemuan ini sebagai bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah. Ia menyebut kegagalan pemerintah memahami sentimen publik, seperti tagar #IndonesiaGelap, menunjukkan buruknya strategi komunikasi.

“Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus menjaga hubungan baik dengan media,” katanya pada 23 Februari 2025, mengutip Tempo.

Hensa juga menyebut langkah ini sebagai “pukulan telak” bagi pejabat yang bertanggung jawab atas komunikasi publik, karena Prabowo harus turun tangan sendiri.

Sebagian pengamat yang tidak disebutkan namanya dalam sumber berita berspekulasi bahwa pertemuan ini juga memiliki motif politik.

Dengan mengundang pemimpin media setelah demo besar, Prabowo mungkin berupaya mengendalikan narasi publik dan meredam kritik yang berkembang.

Ini terutama penting mengingat media massa kini sering dianggap lebih berpihak pada suara rakyat, sebagaimana disebut Hensa, sehingga Prabowo perlu memastikan informasi juga mengalir langsung dari dirinya.

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.