HomeGlobalPemerintah Thailand Resmi Pecat Wakil Kepolisian Negara Akibat Praktik Judol

Pemerintah Thailand Resmi Pecat Wakil Kepolisian Negara Akibat Praktik Judol

Published on

spot_img

 268 total views

INN INTERNASIONAL  – Pemerintah Thailand secara resmi memecat Jenderal Polisi Surachate Hakparn, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Nasional Thailand, pada hari Selasa, 11 Maret 2025.

Pemecatan ini dilakukan menyusul dugaan keterlibatan Surachate dalam praktik judi online ilegal dan penipuan finansial yang telah mencoreng reputasi kepolisian negara tersebut.

Surachate, yang lebih dikenal dengan julukan “Big Joke” di kalangan masyarakat dan media, terjerat dalam serangkaian penggerebekan yang dilakukan kepolisian pada tahun 2023.

Operasi tersebut menargetkan jaringan perjudian online ilegal yang dikenal sebagai “Betflix”. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Surachate diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang, yang menjadi salah satu alasan utama pemecatannya. Sebelum dipecat, ia telah diskors dari jabatannya untuk menjalani proses investigasi.

Kepolisian Thailand dalam pernyataan resminya menyebut bahwa pemecatan Surachate sejalan dengan prosedur disiplin yang berlaku bagi petugas yang sedang dalam penyelidikan.

“Ini adalah bagian dari proses pendisiplinan untuk menegakkan integritas institusi kepolisian,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Keputusan ini ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Nasional Thailand, Pol Gen Kitrat Phanphet, dan Surachate tidak akan menerima hak pensiun sebagai konsekuensi dari pemecatan tersebut.

Kasus ini mencuat di tengah upaya keras pemerintah Thailand untuk memberantas perjudian ilegal, yang sebagian besar dianggap melanggar hukum di negara tersebut. Situs-situs judi online, yang sering kali dioperasikan dari luar negeri, telah menjadi tantangan besar bagi otoritas setempat.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra baru-baru ini mendesak kepolisian untuk meningkatkan langkah-langkah dalam memerangi kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia dan narkoba, yang kerap terkait dengan jaringan perjudian.

Surachate, yang memiliki karier panjang dan kontroversial di kepolisian, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Imigrasi pada 2018 di bawah dukungan Wakil Perdana Menteri saat itu, Prawit Wongsuwan.

Ia sempat menghilang dari publik pada 2019 tanpa alasan jelas, sebelum kembali diangkat sebagai penasihat khusus strategi kepolisian oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha pada 2021. Kini, setelah pemecatan ini, ia memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding.

“Dia berhak melawan keputusan ini dan mengajukan banding,” ujar Aek Angsananont, mantan wakil kepala polisi yang kini menjadi anggota komite kepolisian nasional.

Pemecatan Surachate menambah daftar skandal yang melibatkan pejabat tinggi di Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini juga memicu spekulasi bahwa penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap keterlibatan pihak lain dalam jaringan kejahatan yang lebih luas.

Bagi masyarakat Thailand, langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam membersihkan institusi kepolisian dari korupsi dan pelanggaran hukum.

Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah kematian Thitisan Utthanaphon, mantan polisi yang dijuluki “Joe Ferrari”, yang menjalani hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan brutal pada 2021.

Kedua kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah tekanan bagi kepolisian Thailand untuk mereformasi sistem mereka demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.