3,179 total views
INN NEWS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dilantik pada 20 Februari 2025, sering disebut-sebut sebagai “Mulyono Jilid II” karena gaya kepemimpinannya yang dinilai mirip dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat awal menjabat.
Keduanya dikenal dengan pendekatan yang merakyat, responsif, dan aktif memanfaatkan media sosial untuk membangun citra publik.
Berikut fakta-fakta yang menunjukkan kemiripan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan Jokowi, khususnya pada periode awal kekuasaan Jokowi, berdasarkan fakta dan pengamatan dari berbagai sumber.
1. Pendekatan Merakyat dan Blusukan
Salah satu ciri khas kepemimpinan Jokowi yang dikenal luas adalah kebiasaannya “blusukan,” yaitu turun langsung ke masyarakat untuk mendengar keluhan dan melihat permasalahan di lapangan.
Dedi Mulyadi juga menerapkan pendekatan serupa. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi kerap melakukan “turba” (turun ke bawah), mengunjungi warga untuk menginventarisasi masalah langsung dari lapangan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan bahwa Dedi dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan di tempat, mirip seperti Jokowi yang dikenal cepat mengambil keputusan berdasarkan realitas lapangan.
Contoh konkretnya, Dedi langsung menindaklanjuti kasus pelanggaran di SMA Negeri 6 Depok dengan memerintahkan penonaktifan kepala sekolah hanya beberapa jam setelah dilantik, menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap isu-isu lokal, sebagaimana Jokowi sering kali langsung menangani permasalahan yang ditemui saat blusukan.
2. Aktif di Media Sosial untuk Komunikasi Publik
Jokowi dikenal sebagai salah satu pemimpin yang memanfaatkan media sosial untuk membangun narasi sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat.
Demikian pula Dedi Mulyadi, yang dijuluki “Gubernur Konten” karena keaktifannya di platform seperti Instagram (@dedimulyadi71 dengan 3 juta pengikut) dan YouTube (@kangdedimulyadichannel dengan 7,31 juta pelanggan).
Dedi mengklaim bahwa kehadirannya di media sosial berhasil menekan anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar, sambil tetap menciptakan konten yang viral.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, menilai bahwa Dedi menggunakan komunikasi politik personalistik, mirip dengan Jokowi, untuk membangun narasi sebagai pemimpin yang responsif dan empatik.
Bedanya, Dedi lebih menonjol di media digital dengan pendekatan yang interaktif, seperti mengunggah momen marah, haru, hingga jenaka saat menangani masalah di Jawa Barat.
3. Fokus pada Pembangunan Infrastruktur
Jokowi, saat awal menjabat sebagai presiden, dikenal dengan ambisinya membangun infrastruktur secara masif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dedi Mulyadi juga menunjukkan fokus serupa di Jawa Barat. Ia menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan perbaikan jalan hingga 100% pada tahun 2026, dengan peningkatan anggaran dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas material jalan, estetika, dan keamanan seperti pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum (PJU).
Pendekatan ini mengingatkan pada Jokowi yang sering kali menekankan pentingnya infrastruktur berkualitas untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan pada masa awal kepemimpinannya. Keduanya menunjukkan orientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
4. Kebijakan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Sosial
Jokowi dikenal dengan program-program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Dedi Mulyadi juga memiliki pendekatan serupa dengan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial.
Ia merencanakan peningkatan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dan penyediaan listrik untuk masyarakat miskin dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
Selain itu, Dedi mengusulkan kebijakan kontroversial yang mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria, untuk mengendalikan jumlah anggota keluarga dan mengurangi beban bantuan pemerintah.
Meski menuai kritik karena potensi ketidakseimbangan demografi, kebijakan ini menunjukkan pendekatan pragmatis Dedi dalam menangani masalah sosial, mirip dengan gaya Jokowi yang sering mengambil langkah-langkah berani untuk efisiensi anggaran.
5. Kepemimpinan Responsif terhadap Isu Lingkungan
Jokowi pernah menunjukkan perhatian terhadap isu lingkungan, misalnya melalui penanganan kebakaran hutan di awal masa jabatannya.
Dedi Mulyadi juga menunjukkan responsivitas terhadap isu lingkungan dengan memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy, sebuah taman hiburan di Puncak, Kabupaten Bogor, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir bandang di Jakarta dan wilayah Bodetabek.
Keputusan ini diambil hanya beberapa minggu setelah pelantikannya, mencerminkan gaya kepemimpinan cepat tanggap yang juga menjadi ciri Jokowi.
6. Citra sebagai Pemimpin Populists
Keduanya dikenal sebagai pemimpin populis yang dekat dengan rakyat. Jokowi sering tampil sederhana, seperti mengendarai sepeda atau berbincang langsung dengan pedagang pasar.
Dedi Mulyadi juga memiliki latar belakang sederhana, pernah bekerja sebagai tukang ojek dan penjual es mambo, yang ia gunakan untuk membangun narasi sebagai pemimpin yang memahami kesulitan rakyat.
Aksi-aksinya, seperti membagikan uang atau menangani masalah warga secara langsung, sering kali terekam dan menjadi viral, menciptakan hubungan yang mirip antara “idola dan penggemar,” sebagaimana diungkapkan oleh pengamat Kunto dari BBC News Indonesia.
Pencitraan Semata?
Meski gaya kepemimpinan mereka tampak merakyat, banyak pihak menilai bahwa pendekatan Jokowi dan Dedi lebih mengarah pada pencitraan.
Jokowi, di awal kariernya, berhasil membangun citra sebagai pemimpin rakyat, tetapi di akhir masa jabatannya (2014–2024), ia dianggap gagal karena skandal politik yang melibatkan keluarganya, yang mencerminkan ambisi dinasti politik.
Dedi Mulyadi, meski baru menjabat, juga dikritik karena pendekatan personalistiknya yang cenderung narsistik-autokratik, seperti mengambil keputusan tanpa melibatkan wakilnya, Erwan Setiawan, atau perangkat daerah (Kristian Widya Wicaksono, Universitas Parahyangan).
Keaktifannya di media sosial dianggap berpotensi menciptakan komunikasi artifisial, di mana persepsi publik lebih diutamakan daripada substansi kebijakan.
Skandal Politik Jokowi di Akhir Jabatan
Di akhir masa jabatannya, Jokowi menghadapi kritik tajam karena dianggap membangun dinasti politik melalui keterlibatan keluarganya dalam politik dan berbagai skandal terkait. Berikut rincian skandal yang mencoreng citranya:
Karier Politik Gibran Rakabuming Raka
Putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi Wali Kota Solo (2021–2024) dan kemudian Wakil Presiden RI (2024–sekarang) di usia 36 tahun.
Pengangkatan Gibran sebagai cawapres menuai kontroversi karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023, yang dipimpin oleh Anwar Usman (ipar Jokowi), mengubah syarat usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi memungkinkan kandidat di bawah 40 tahun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan ini dianggap sebagai manipulasi hukum untuk memuluskan karier politik Gibran, menimbulkan tuduhan nepotisme.
Keterlibatan Kaesang Pangarep
Putra bungsu Jokowi, Kaesang, menjadi Ketua Umum PSI (2023–sekarang) di usia 28 tahun, hanya dua hari setelah resmi bergabung dengan partai.
Langkah ini dianggap sebagai upaya Jokowi memperluas pengaruh politik keluarganya. PSI, yang didukung Jokowi secara terbuka, menuai kritik karena dianggap menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi, terutama setelah partai ini mendapatkan kursi DPR pada Pemilu 2024.
Skandal Anwar Usman dan Konflik Kepentingan di MK
Anwar Usman, ipar Jokowi, dicopot dari posisi Ketua MK pada November 2023 karena pelanggaran etik berat terkait putusan syarat usia capres-cawapres.
Meski dicopot, Anwar tetap menjadi hakim konstitusi, memicu kritik bahwa Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk melindungi keluarga dan sekutunya dari konsekuensi hukum.
Dugaan Intervensi Pemilu 2024
Jokowi dituduh memanfaatkan sumber daya negara untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, termasuk melalui distribusi bansos yang dianggap politisasi.
Laporan dari berbagai sumber resmi menyebutkan bahwa Jokowi secara aktif mengarahkan dukungan untuk pasangan ini, yang memperkuat persepsi bahwa ia berupaya mempertahankan kekuasaan melalui Gibran.
Skandal Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Meski Jokowi sendiri tidak tersangkut kasus korupsi secara langsung, beberapa menteri di kabinetnya, seperti Menteri Sosial Juliari Batubara (2020) dan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate (2023), terjerat kasus korupsi.
Hal ini memperkuat narasi bahwa pemerintahan Jokowi gagal menegakkan tata kelola yang bersih. Selain itu, proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dikritik karena kurangnya transparansi dan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Skandal-skandal ini membuat citra Jokowi sebagai pemimpin merakyat memudar. Blusukan dan komunikasi media sosialnya dianggap sebagai strategi pencitraan untuk menutupi ambisi politik keluarganya.
Publik mulai mempertanyakan apakah kebijakan sosial dan infrastrukturnya benar-benar bertujuan untuk rakyat atau sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Dedi Mulyadi: Mengikuti Jejak Pencitraan?
Dedi Mulyadi, dengan pendekatan serupa, berisiko jatuh ke dalam perangkap yang sama. Aksi-aksinya yang viral, seperti membagikan uang atau menangani masalah warga secara langsung, dianggap sebagai upaya membangun citra sebagai “pemimpin rakyat.”
Namun, tanpa substansi kebijakan yang kuat dan kolaborasi yang inklusif, Dedi bisa menghadapi kritik serupa seperti Jokowi, di mana popularitasnya di media sosial tidak sejalan dengan capaian nyata.
