1,330 total views
INN NEWS – Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dilaporkan meningkat menjadi 15,42 juta jiwa atau setara dengan 5,5% dari total populasi pada Juni 2025.
Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan data sebelumnya, memicu perhatian luas terhadap tantangan struktural dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Penyebab Kenaikan Angka Kemiskinan Ekstrem
Kenaikan angka kemiskinan ekstrem ini sebagian besar dipicu oleh perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia.
Berdasarkan laporan terbaru, Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2021.
Revisi ini mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional dan perubahan harga, yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem, baik di Indonesia maupun secara global.
Selain itu, tantangan struktural seperti disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketimpangan sosial-ekonomi turut memperumit upaya pengentasan kemiskinan.
Di Provinsi Lampung, misalnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyebutkan bahwa sekitar 1 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan banyak di antaranya tidak memiliki akses ke BPJS Kesehatan.
Perbedaan Data: BPS vs. Bank Dunia
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memiliki pendekatan berbeda dalam menghitung kemiskinan. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa, yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah Indonesia.
Sementara itu, Bank Dunia dengan standar garis kemiskinan global (US$6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas) memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 171,8 juta jiwa (60,3%) pada 2024.
Perbedaan ini terjadi karena BPS menggunakan garis kemiskinan nasional berbasis pengeluaran konsumsi riil, sedangkan Bank Dunia fokus pada perbandingan internasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa perbedaan data ini tidak saling bertentangan, melainkan mencerminkan tujuan pengukuran yang berbeda.
BPS telah mulai merujuk standar Bank Dunia untuk kemiskinan ekstrem (US$2,15 per hari) sebagai acuan tambahan, namun tetap mempertahankan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan kemiskinan relatif menjadi 4,5-5% pada 2029. Beberapa strategi yang dijalankan meliputi:
Bantuan Sosial dan Pemberdayaan
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp22,824 triliun untuk bantuan sosial bagi 3,17 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sepanjang 2025, dengan bantuan sebesar Rp600.000 per jiwa.
Selain itu, program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dialihkan menjadi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk 8,7 juta keluarga penerima manfaat.
Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial mendorong pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah pada 2025. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan dasar, tetapi juga keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan jiwa kemandirian untuk memutus rantai kemiskinan.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
DTSEN menjadi acuan utama untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Validasi data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak.
Pendekatan Lokal dan Kolaborasi
Di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pemerintah setempat melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem melalui musyawarah desa untuk memastikan penanganan yang terarah.
Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat dan swasta, juga menjadi kunci.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun ada kemajuan, seperti penurunan angka kemiskinan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara (7,19% pada September 2024) dan Sulawesi Utara, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala.
BPS mencatat tingkat kemiskinan pedesaan (11,34%) jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,66%) pada September 2024.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah angka, tetapi tantangan peradaban yang membutuhkan pendekatan komprehensif.
Kenaikan angka kemiskinan ekstrem menjadi 15,42 juta jiwa mencerminkan tantangan baru akibat perubahan standar pengukuran dan kondisi sosial-ekonomi.
