1,699 total views
INN NEWS – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 telah mencatatkan sejarah dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar.
Kabinet ini terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, yang diumumkan secara resmi pada 20 Oktober 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.
Namun, sorotan publik tertuju pada fenomena sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fenomena ini memicu diskusi tentang potensi konflik kepentingan dan efektivitas kinerja pemerintahan, terutama karena beberapa di antaranya adalah orang-orang kepercayaan Prabowo.
Berikut adalah ulasan mengenai deretan wakil menteri dan tokoh pendukung Prabowo yang menduduki posisi strategis di BUMN.
Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan Komisaris BUMN
Berdasarkan penelusuran INN, setidaknya 25 hingga 26 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN.
Suahasil Nazara
Jabatan: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
Komisaris: Wakil Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Aminuddin Ma’ruf
Jabatan: Wakil Menteri BUMN
Komisaris: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Latar Belakang: Mantan staf khusus Presiden Joko Widodo dan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan: Wakil Menteri BUMN
Komisaris: Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Latar Belakang: Berpengalaman sebagai Wamen BUMN sejak 2019, berperan besar dalam transformasi BUMN di era Jokowi.
Dony Oskaria
Jabatan: Wakil Menteri BUMN
Komisaris: Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
Latar Belakang: Direktur Utama InJourney, pernah menjadi komisaris Garuda Indonesia (2014-2019), dan anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri.
Helvi Yuni Moraza
Jabatan: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM)
Komisaris: PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Latar Belakang: Komisaris Independen PT Len Industri (Persero).
Sudaryono
Jabatan: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
Komisaris: Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog
Latar Belakang: Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, dikenal sebagai orang dekat Prabowo.
Fahri Hamzah
Jabatan: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP)
Komisaris: PT Bank Tabungan Negara (BTN)
Latar Belakang: Politisi Partai Gelora, aktivis politik yang dikenal vokal.
Angga Raka Prabowo
Jabatan: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi)
Komisaris: Komisaris Utama PT Telkom Indonesia.
Silmy Karim
Jabatan: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas)
Komisaris: PT Telkom Indonesia.
Ossy Dermawan
Jabatan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN)
Komisaris: PT Telkom Indonesia.
Diaz Faisal Malik Hendropriyono
Jabatan: Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH)
Komisaris: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Jabatan: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)
Komisaris: PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
Dyah Roro Esti Widya Putri
Jabatan: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag)
Komisaris: Komisaris Utama PT Sarinah.
Immanuel Ebenezer Gerungan
Jabatan: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Komisaris: PT Pupuk Indonesia
Latar Belakang: Mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), aktivis politik pendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Giring Ganesha
Jabatan: Wakil Menteri Kebudayaan
Komisaris: PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Latar Belakang: Mantan vokalis band Nidji dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Didit Herdiawan Ashaf
Jabatan: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP)
Komisaris: Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia.
Suntana
Jabatan: Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub)
Komisaris: Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Yuliot
Jabatan: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM)
Komisaris: PT Bank Mandiri.
Dante Saksono Harbuwono
Jabatan: Wakil Menteri
Kesehatan (Wamenkes)
Komisaris: PT Pertamina Bina Medika IHC.
Ahmad Riza Patria
Jabatan: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT)
Komisaris: PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Orang Kepercayaan Prabowo sebagai Komisaris BUMN
Selain wakil menteri, sejumlah tokoh yang dikenal sebagai pendukung atau orang kepercayaan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 juga diangkat sebagai komisaris di berbagai BUMN. Beberapa di antaranya adalah:
Simon Aloysius Mantiri
Jabatan: Direktur Utama PT Pertamina (sebelumnya Komisaris Utama)
Latar Belakang: Kader Partai Gerindra, Wakil Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra (2020-2025), dan menjabat di perusahaan milik Prabowo seperti PT Nusantara Energy.
Mochamad Iriawan (Iwan Bule)
Jabatan: Komisaris Utama PT Pertamina
Latar Belakang: Mantan Ketua Umum PSSI, kader Partai Gerindra, dan Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran.
Grace Natalie
Jabatan: Komisaris PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)
Latar Belakang: Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, mantan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, dan staf khusus Presiden Jokowi.
Fuad Bawazier
Jabatan: Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)
Latar Belakang: Politikus Partai Gerindra, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, mantan Menteri Keuangan era Orde Baru.
Condro Kirono
Jabatan: Komisaris Independen PT Pertamina
Latar Belakang: Purnawirawan Polri, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran, pernah menjadi komisaris di PT Pos Indonesia dan Pertamina.
Burhanuddin Abdullah Harahap
Jabatan: Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Latar Belakang: Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, mantan Gubernur Bank Indonesia.
Raden Adjeng Sondaryani
Jabatan: Komisaris Independen PT Pertamina
Latar Belakang: Pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Kontroversi dan Kritik
Praktik rangkap jabatan ini memicu kontroversi karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarang pejabat negara merangkap jabatan di perusahaan negara maupun swasta.
Pengamat seperti Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman menyebutkan bahwa rangkap jabatan dapat memunculkan konflik kepentingan dan melemahkan pengawasan terhadap kinerja BUMN.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penunjukan tokoh-tokoh pendukung Prabowo-Gibran sebagai komisaris merupakan bentuk “politik balas budi” yang dapat merugikan efisiensi dan profesionalisme BUMN.
Namun, ada pula pandangan yang membela praktik ini. Riza Primadi, mantan komisaris PT Kereta Api Indonesia, berpendapat bahwa wajar bagi pemimpin terpilih untuk menempatkan orang-orang kepercayaan di posisi strategis, selama mereka memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja serius.
Ia menyarankan publik memberikan waktu enam bulan untuk menilai kinerja para komisaris baru sebelum menghakimi.
Gaji dan Tunjangan Komisaris BUMN
Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, gaji komisaris BUMN dihitung berdasarkan gaji direktur utama.
Komisaris utama menerima honorarium sebesar 45% dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5%, dan komisaris lainnya 90% dari gaji komisaris utama.
Sebagai gambaran, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyebutkan bahwa honorariumnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2020 sekitar Rp170 juta per bulan, yang berarti gaji direktur utama Pertamina saat itu sekitar Rp378 juta per bulan.
