824 total views
INN NEWS – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengaku prihatin yang luar biasa lantaran banyaknya pelanggaran di Pemilu 2024 seperti pelanggaran etik dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keprihatinan itu lantaran pihaknya menerima banyaknya laporan terjadi sejumlah pelanggaran.
“Pelanggaran netralitas ASN menjadi pelanggaran kedua terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.
Dari 1.200 lebih penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, netralitas ASN kata Lolly merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok. Merupakan pelanggaran terbesar kedua setelah pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.
Ketika ditanya apakah ini bisa terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Lolly mengatakan masih membutuhkan kajian mendalam.
“Oh kalau itu nanti harus butuh kajian yang dalam, karena ASN kan juga manusia person to person ya. Bisa jadi karena inisiatif sendiri bisa jadi terkondisikan, kita tidak tahu. Artinya Bawaslu harus melakukan kajian jika memang ada laporan dugaan TSM,” ujarnya.
Kendati demikian, pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi atas inisiatif sendiri atau karena terkondisikan.
“Dalam proses inilah maka Bawaslu selalu melakukan upaya penanganan pelanggaran untuk memastikan itu tadi, bahwa kita mau melihat siapa, ada apa, dan bagaimana,” katanya lagi.
“Itu kan bagian yang memang harus ditempuh Bawaslu untuk menentukan sebuah perkara ini memenuhi pelanggaran atau tidak,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan ASN di Cianjur, Lolly mengemukakan, tengah ditangani pihak Bawaslu Cianjur.
Lolly menegaskan, pihaknya akan senantiasa bekerja sesuai dengan tata cara yang diatur regulasi.
“Jadi sudah menjadi tugas dan kewenangan untuk mencegah dan juga penindakan. Itu kewajiban, tidak boleh ditawar-tawar,” kata anggota Bawaslu RI yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini.
Lihat juga:
Bawaslu: 1.400 TPS Berpotensi Ikut Pemungutan Suara Ulang
Sebelumnya, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) politik uang dalam masa tenang Pemilu 2024.
Oknum ASN yang bertugas di kantor Kecamatan Karangtengah Cianjur itu diamankan Satgas Money Politic Bareskrim Polri di kediamannya di wilayah Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Senin (12/2/2024) malam.
Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengungkap fakta mengejutkan. Pada saat hari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024), situs resmi KPU RI menghadapi masalah.
Menurut Betty, situs resmi KPU RI mengalami ratusan juta serangan siber, yang diduga dilakukan oleh hacker.
“Ada ratusan juta DDOS, itu menyerang. Saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke website KPU. Luar biasa. Padahal website itu kan berisikan informasi, data. Bukan hasil,” Imbuhnya.
Menurutnya, hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang, utamanya terhadap situs resmi KPU.go.id. Dalam kondisi itu, pihaknya langsung melakukan penanganan bersama satgas keamanan siber yang siaga.
