1,024 total views
INN NEWS – Bahlil Lahadalia, yang resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 20-21 Agustus 2024, kini menghadapi gelombang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dianggap sebagai upaya untuk menggoyang kepemimpinannya.
Berbagai sumber resmi dan pandangan pengamat politik mengindikasikan adanya dinamika internal di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kabar Terkait Isu Munaslu
bIsu Munaslub kembali mencuat di kalangan internal Partai Golkar, memicu spekulasi bahwa ada upaya untuk melengserkan Bahlil dari posisi Ketua Umum.
Berdasarkan laporan dari Media Indonesia (8 Agustus 2025), wacana Munaslub ini dianggap sebagai respons terhadap kepemimpinan Bahlil yang dinilai kontroversial oleh sebagian kalangan.
Namun, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, dengan tegas membantah adanya rencana Munaslub.
Dalam pernyataannya pada 3 Agustus 2025, Nusron menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki sumber yang jelas.
“Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” ujar Nusron.
Bahlil sendiri juga menampik kabar keretakan internal partai. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada 3 Agustus 2025, ia menyebut isu Munaslub sebagai “berita yang enggak ada sumbernya” dan meminta kader untuk tidak mempercayainya.
Sementara itu, politikus senior Golkar, Nurdin Halid, juga menyebut isu Munaslub sebagai hoaks, menegaskan bahwa tidak ada rencana resmi untuk menggelar musyawarah luar biasa.
Meski demikian, spekulasi tentang keterlibatan pihak eksternal, termasuk Istana, dalam mendorong Munaslub tetap mengemuka.
Sebelumnya, terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum diduga kuat mendapat dukungan dari Istana, yang ditunjukkan dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian pada 10 Agustus 2024, hanya beberapa hari sebelum Munas Golkar.
Namun, isu bahwa Istana kini merestui penggantian Bahlil juga mencuat, meskipun belum ada bukti konkret yang mendukung klaim ini.
Pandangan Pengamat Politik
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memberikan analisis mendalam terkait dinamika ini.
Menurutnya, isu Munaslub yang terus bergulir menunjukkan adanya masalah kepemimpinan di tubuh Golkar.
Ia menilai bahwa munculnya Bahlil sebagai calon ketua umum di luar prediksi banyak pihak, terutama karena statusnya sebagai junior di partai, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elite dan akar rumput Golkar.
“Hal itu logis mengingat munculnya Bahlil sebagai caketum di luar perkiraan. Bahlil sebagai junior di Golkar tiba-tiba menjadi kandidat terkuat sebagai ketum. Hal ini tak lazim di Golkar mengingat selama ini yang muncul menjadi caketum para elite Golkar yang sudah senior,” ujar Jamiluddin pada 8 Agustus 2025.
Jamiluddin juga berpandangan bahwa Bahlil bukanlah figur yang benar-benar dikehendaki oleh kader Golkar, melainkan merupakan “titipan penguasa” yang sulit ditolak oleh elite partai.
“Jadi, sejak awal Bahlil bukanlah caketum yang dikehendaki kader Golkar. Karena itu, riak-riak isu Munaslub kemungkinan akan kembali mengemuka selama Bahlil menjadi ketum Golkar,” tambahnya.
Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa Bahlil terpilih secara aklamasi dengan dukungan 38 dewan pimpinan daerah tingkat I, yang menunjukkan adanya konsolidasi kuat di balik pencalonannya, kemungkinan besar dengan campur tangan pihak eksternal.
Selain itu, kontroversi lain yang melingkupi Bahlil, seperti tuduhan plagiarisme dalam disertasi doktoralnya dan dugaan tebang pilih dalam pencabutan izin usaha tambang saat menjabat sebagai Menteri Investasi, turut memperkeruh citranya di mata publik dan kader Golkar.
Investigasi Majalah Tempo mengungkap bahwa Bahlil diduga memihak perusahaan tertentu, seperti PT Meta Mineral Pradana, yang terkait dengan dirinya, sementara mencabut izin puluhan perusahaan lain di wilayah serupa.
Isu gelar doktoralnya yang diterbitkan di jurnal predator juga menjadi sorotan, menambah tekanan terhadap kredibilitasnya sebagai pemimpin.
Sentimen di Media Sosial
Di platform X, isu tentang nasib Bahlil di Golkar juga menjadi perbincangan. Salah satu unggahan dari akun @JamalBoegis pada 31 Juli 2025 bertanya, “Nasib Bahlil di Golkar di Ujung Tanduk???” disertai dengan tautan yang memperkuat spekulasi tentang tekanan terhadap kepemimpinannya.
Meski demikian, unggahan ini tidak didukung oleh bukti konkret dan lebih mencerminkan sentimen publik yang mempertanyakan stabilitas posisi Bahlil.
Golkar menunjukkan adanya ketegangan antara penerimaan Bahlil sebagai Ketua Umum dan resistensi dari sebagian kader yang merasa kepemimpinannya tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
Dukungan Istana yang diduga kuat di balik kenaikan Bahlil kini dipertanyakan, dengan spekulasi bahwa pihak yang sama mungkin mendukung upaya penggantiannya melalui Munaslub.
Namun, bantahan dari Bahlil, Nusron Wahid, dan Nurdin Halid menegaskan bahwa isu ini belum memiliki dasar kuat dan cenderung dianggap sebagai manuver politik untuk menggoyang stabilitas partai.
